Suara.com - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto langsung menyela pernyataan Anies Baswedan yang mengkritiknya soal luas lahan miliknya.
Awalnya, capres nomor urut 1 mengklarifikasi luas lahan milik Prabowo pada sesi kedua debat Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
"Terima kasih, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare tapi 340 ribu hektare, saya klarifikasi," kata Anies.
Prabowo kemudian menyela Anies meski sebenarnya ia tak memiliki kesempatan bicara. Prabowo mengaku jika data Anies salah.
"Itu pun salah, itu pun salah, Mas Anies jangan (kutip) data yang salah," ungkap Prabowo.
Moderator seketika meminta kepada Prabowo untuk tidak menyela karena ada sesinya untuk merespons pernyataan lawan debat.
"Pak Prabowo mohon maaf bapak, mohon nanti ada kesempatannya," ungkap moderator.
Diketahui, Anies Baswedan langsung ngegas saat menyampaikan visi misi dalam debat ketiga Pilpres 2024. Secara blak-blakan, Anies menyindir kondisi pertahanan di Indonesia yang rentan terhadap berbagai serangan dari luar negeri seperti narkoba, pencurian ikan, TPPO, dan peretasan digital.
Mirisnya, Anies membeberkan kalau Kementerian Pertahanan pernah dibobol oleh hacker.
"Dan lebih jauh lagi ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementrian yang dibobol oleh hacker di tahun 2023, sebuah ironi," kata Anies.
Diirnya juga menyebut soal anggaran di Kementerian Pertahanan sebesar Rp 700 triliun yang hanya dibeli alutsista bekas.
"Karena kita ingin mengembalikan dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas," ungkap Anies.
Lebih lanjut, Anies membuat suasana debat menjadi hidup saat membeberkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki tanah lebih dari 340 ribu hektare.
"Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak mempunyai rumah dinas, sementara menterinya Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektare (340 ribu) tanah di Republik ini, ini harus diubah," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut program dari Kementerian Pertahanan, yakni food estate yang dinilainya gagal.
