Blak-blakan Ungkap Alasan Garap Film Dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono: Saya Golputers, Gak Peduli Pemilu!

Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir | Suara.com

Selasa, 13 Februari 2024 | 13:11 WIB
Blak-blakan Ungkap Alasan Garap Film Dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono: Saya Golputers, Gak Peduli Pemilu!
Blak-blakan Ungkap Alasan Garap Film Dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono: Saya Golputers, Gak Peduli Pemilu! (Instagram/ dandhy_laksono)

Suara.com - Sutradara Dandhy Dwi Laksono buka-bukaan tentang apa yang melatari dirinya terpicu membuat film dokumenter eksplanatori Dirty Vote. Film berdurasi 1 jam 57 menit itu mengulas tentang serangkaian praktik kecurangan Pemilu 2024  yang merusak tatanan demokrasi di Indonesia dari sudut pandang tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. 

Dhandy yang merupakan Co-Founder Watchdoc dan Co-Founder Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru itu mengaku sebenarnya merupakan kalangan golputers alias orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Hal ini diungkapnya saat diwawancarai Benaya Harobu di akun YouTube Indonesia Baru. 

Sebut Film Dirty Vote Sebar Fitnah, JK Tantang TKN Prabowo-Gibran: Tunjukkan, Semua Ada Datanya!

Dikuliti Lewat Film Dirty Vote Garapan Dandhy Laksono, Ketua Bawaslu RI Cemaskan Ini Jelang Nyoblos

"Ide pertama sebenarnya dari kegelisahan kita semua ya melihat berita-berita soal kecurangan Pemilu, kita melihat berita sehari-hari lah soal menteri yang kampanye, menteri yang enggak malu-malu lagi mengatakan bantuan sosial ini dari presiden gitu misalnya. Jadi kok kayaknya kita jadi hancur standar normalnya ya," tutur Dandhy mengawali ceritanya seperti dikutip Suara.com dari akun YouTube Indonesia Baru, Selasa (13/2/2024).

Fakta Film Dirty Vote (instagram/@dandhy_laksono)
Fakta Film Dirty Vote (instagram/@dandhy_laksono)

Sebagai generasi yang lahir di era orde baru Soeharto dan mengalami masa reformasi, Dandhy menilai konflik kepentingan dan situasi yang terjadi kekinian merupakan sesuatu hal yang tidak normal. Namun situasi ketidaknormalan yang selalu disajikan setiap hari lama-lama seakan dianggap hal yang biasa alias normal. 

"Ada teori katak direbus. Kalau katak dimasukin air panas dia langsung akan menggelinjang akan melompat. Tapi kalau dimulai dari air dingin, dipanasin pelan-pelan, lama-lama dia matang dan nggak sadar kalau dia sudah matang," jelasnya. 

"Ini sama dengan gitu, ada kecurangan ini kecurangan itu, aparat nggak netral dan segala macam. Bahkan presiden bikin gestur-gestur yang nggak netral gitu, bahkan ibu negara gitu, mengeluarkan 2 jari dari dalam mobil kepresidenan misalnya. Itu lama-lama kita anggap normal," imbuhnya. 

Puncaknya, kata Dandhy, terkait adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dengan mudah mengabulkan permohonan uji materi terkait syarat batas usia capres-cawapres. Putusan tersebut yang menjadi dasar putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa mendaftarkan diri sebagai cawapres pendamping capres Prabowo Subianto.

Fakta Film Dirty Vote (instagram/@dandhy_laksono)
Fakta Film Dirty Vote (instagram/@dandhy_laksono)

Padahal, lanjut Dandhy, setidaknya jauh sebelum adanya putusan MK tersebut sudah ada 31 kali pihak dari latar belakang masyarakat, advokat, hingga politikus yang mengajukan permohonan uji materi terkait ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Di mana. mereka meminta agar aturan terkait syarat partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan capres-cawapres mesti memiliki 20 persen kursi di parlemen itu diubah karena menutup kesempatan untuk orang-orang berpartisipasi dalam politik Pilpres. 

"Itu enggak jebol-jebol. Syaratnya emang sesakral itu, tiba tiba ada satu permohonan mengubah syarat presiden yang sudah berat tadi itu dengan gampang tadi, umur dibikin muda. Saya enggak ada masalah dengan umur, bagus malah. Tapi kemudian semua perubahan itu langsung berlaku seketika," ungkapnya. 

"Termasuk syarat bahwa berpengalaman menjadi kepala daerah, itu juga nggak ada masalah, malah bagus kalau ada syarat berpengalaman jadi kepala daerah misalnya. Tapi kemudian spesifik lagi syarstnya harus pernah atau bahkan sedang. Jadi semua cerita ini lewat di mata saya gitu ya, lalu saya pikir kayaknya kita perlu membuat strategi untuk membuat apa yang lewat tiap hari ini menajdi sesuatu yang bisa kita lihat dari jarak yang baik gitu, jadi kayak helicopter view gitu, ini sebenarnya apa sih. Jadi itu idenya," sambung Dandhy. 

Hal lain yang memicu Dandhy membuat film dokumenter Dirty Vote ialah ketika dia menonton podcasts Feri Amsari yang menceritakan soal peta kecurangan Pemilu. 

Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran soal Dirty Vote: Film Bernada Fitnah!

Dikuliti Lewat Film Dirty Vote Garapan Dandhy Laksono, Ketua Bawaslu RI Cemaskan Ini Jelang Nyoblos

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bawaslu DKI Ungkap Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora Pada Masa Tenang, Siapa Dia?

Bawaslu DKI Ungkap Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora Pada Masa Tenang, Siapa Dia?

Kotak Suara | Selasa, 13 Februari 2024 | 13:06 WIB

Besok Pemilu, Marc Klok Kebingungan Mau Nyoblos di TPS Mana, Kok Bisa?

Besok Pemilu, Marc Klok Kebingungan Mau Nyoblos di TPS Mana, Kok Bisa?

Kotak Suara | Selasa, 13 Februari 2024 | 13:01 WIB

Pesan PBNU Jelang Pencoblosan: Jangan Golput, Semai Kebaikan Dengan Memilih

Pesan PBNU Jelang Pencoblosan: Jangan Golput, Semai Kebaikan Dengan Memilih

Kotak Suara | Selasa, 13 Februari 2024 | 12:10 WIB

Simak Cara Kerja Quick Count, Ini Perbedaannya dengan Real Count dan Exit Poll

Simak Cara Kerja Quick Count, Ini Perbedaannya dengan Real Count dan Exit Poll

Kotak Suara | Selasa, 13 Februari 2024 | 12:01 WIB

Terkini

Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok

Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok

Kotak Suara | Rabu, 08 Januari 2025 | 16:29 WIB

Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Kotak Suara | Sabtu, 04 Januari 2025 | 13:58 WIB

Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik

Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik

Kotak Suara | Selasa, 24 Desember 2024 | 06:12 WIB

Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur

Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur

Kotak Suara | Senin, 23 Desember 2024 | 11:26 WIB

Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano

Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano

Kotak Suara | Sabtu, 21 Desember 2024 | 14:37 WIB

MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam

MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam

Kotak Suara | Jum'at, 20 Desember 2024 | 23:22 WIB

Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Kotak Suara | Kamis, 19 Desember 2024 | 19:26 WIB

Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire

Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 20:51 WIB

Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK

Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 20:27 WIB

Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024

Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 12:34 WIB