PKB Tunggu Sikap Resmi PDIP soal Hak Angket: Gak Enak Kalau Mendahului

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Syaiful Huda mengatakan partainya tetap menunggu sikap resmi dari PDIP terkait usulan menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Sikap PKB itu tidak terlepas dari Fraksi PDIP sebagai fraksi terbesar yang ada di Parlemen saat ini. 

Baca Juga:

PDIP Sebut Ada KPPS Diminta Ubah Suara di Palu, KPU Buka Formulir C Hasil TPS 08

Data Anomali PSI Terbongkar Saat Pleno KPU, Satu TPS Tambah 132 Suara

Klarifikasi Menpora Dituding Tak Mau Geser Saat Foto Bersama Juara All England 2024

Oleh sebab itu, wajar rasanya jika PKB menunggu inisiatif dari PDIP.

"Karena kita fraksi yang relatif secara kelembagaan masih di bawah PDIP kita nunggu, nunggu inisiatif dan komunikasi dari fraksi PDIP," kata Huda saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

"Tentu pasti didahului dengan fraksi PDIP secara resmi memastikan dulu sikapnya seperti apa. Karena sampai hari ini kita masih nunggu belum ada sikap resmi," lanjutnya.

Selain itu, Huda menilai menjalin komunikasi dengan PDIP adalah faktor penting dalam urusan hak angket.

Sebab tiga partai di Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKB, PKS jika digabungkan jumlah kursinya belum memenuhi syarat untuk menyepakati usulan hak angket di sidang paripurna.

"Pada konteks ini menjadi sangat penting betul komunikasi politik kita dengan fraksi PDIP sebagai fraksi terbesar sekaligus sebagai ketua dewan. Karena dikumpulin suara fraksi PKB, sorry kursi fraksi PKB, fraksi NasDem, fraksi PKS nggak cukup 288 hanya 167 jadi masih sangat jauh sekali," ucap Huda.

Oleh sebab itu, Huda memandang ada baiknya partai Koalisi Perubahan dan PDIP bersama-sama mengusulkan hak angket.

"Bagusnya bareng-bareng supaya clear dari awal. Kalau nanti ada yang mendahului atau yang tertinggal, itu enggak enak secara psikologis. Jadi mau tidak mau saya kita bagusnya sih bareng," sebut Huda.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sepakat untuk segera mengusulkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.