Suara.com - Anggota Tim Hukum Timnas AMIN, Bambang Widjojanto atau BW mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan negara untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu yang menjadi contoh ialah melonjaknya suara Prabowo di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara di Pilpres 2024 karena adanya intervensi negara berupa pembagian bantuan sosial atau bansos.
Baca Juga:
SBY: Mengapa Prabowo Menang Pilpres? Karena Pilihan dan Kehendak Rakyat!
Gugat Hasil Pilpres 2024, Otto Hasibuan Tuding Ganjar-Mahfud Ngotot Terobos Hukum MK
BW lantas membandingkan suara Prabowo di Pilpres 2019 dengan Pilpres 2024.
Pada Pilpres 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno hanya mendapatkan 9,01 persen di Kepulauan Talaud.
Lalu, Prabowo memperoleh 21,91 persen ketika mengikuti Pilpres 2013.
Namun, Prabowo-Gibran bisa memperoleh 75,39 persen pada Pemilu 2024.
"Artinya terjadi kenaikan 66,38 persen dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih di dalam memilih calon terbaiknya, tetapi ada intervensi yang luar biasa," kata BW dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).
Dalam kesempatan yang sama, BW mengungkapkan dugaan kecurangan terjadi akibat adanya pengerahan aparatur negara, pelumpuhan independensi institusi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan hingga dukungan lembaga kepresidenan.
"Fakta hukum menunjukkan bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dan perilaku patronisasi,” ucapnya.
Sebelumnya, gugatan Anies-Cak Imin teregistrasi di MK dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada Senin (25/3/2024).
Dalam gugatan Anies-Cak imin menjadikan KPU sebagai pihak Termohon. Sementara pihak terkaitnya yakni capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
TERPOPULER
