Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap, banyak kepala daerah petahana yang enggan maju lagi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal tersebut terjadi dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan alias abuse of power yang dilakukan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Hasto mengatakan, Jokowi telah melakukan abuse of power dengan mengerahkan kekuatan negara dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan menerapkan politik uang alias money politic.
Baca Juga:
KPU Sebut Gugatan Ganjar-Mahfud yang Singgung Abuse of Power Jokowi Salah Sasaran
Akibatnya, para kepala daerah takut nantinya biaya politik dalam Pilkada akan semakin mahal.
"Begitu banyak kepala daerah yang baik yang mikir-mikir ulang, bahkan ada yang tidak mau maju menjadi kepala daerah karena apa? Karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal," ujar Hasto dalam diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2024).
Hasto mengatakan, dalam Pilpres kemarin saja para kepala desa di berbagai daerah mendapatkan suntikan dana sebesar Rp200 juta untuk menggerakkan masyarakat memilih salah satu calon.
Ia pun khawatir jadi terbiasa dengan money politic dalam setiap kontestasi politik hingga berujung matinya demokrasi.
"Sehingga banyak, karena pilihan presiden itu serasa pilihan kepala desa, maka banyak calon-calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang akan bertarung pada November 2024 sekarang mencari cara, berapa dana?" ucapnya.
Baca Juga: Klaim Sudah Dapat Restu dari Jokowi Gabung Golkar, Bobby Nasution Dapat Doa Terbaik dari Mertua
Baca Juga:
Jokowi Bilang Presiden hingga Menteri Boleh Berpihak, Pengamat: Kan Problemnya Abuse of Power
Padahal, kata Hasto, seharusnya kontestasi politik ini merupakan adu gagasan yang didapatkan lewat pendidikan politik dari tiap partai. Namun, nyatanya saat ini masyarakat malah memilih karena pemberian uang.
"Kaderisasi, sekolah partai dengan melalukan kerja rutin turun ke bawah 5 tahunan, ketika H-7 (Pemilu) itu bisa dirusak dengan satu proses kecurangan pemilu yang direncanakan dengan sistematis dan masif tadi," jelasnya.
"Ini juga mematikan sistem meritokrasi. Karena nggak ada lagi. Untuk menjadi pejabat negara harus mencari hubungan kekeluargaan dengan kekuasan. Tanpa itu maka tidak akan ada," pungkasnya.
