Suara.com - Taktik Partai politik yang menggaet artis menjadi peserta pemilu demi meraup kemenangan dianggap bukan fenomena baru dalam politik nasional. Meski artis memiliki popularitas yang tinggi, namun dinilai belum tentu bisa menggoda pemilih usia muda.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, strategi pemilu menggunakan artis terkenal justru bak mendiskriminasi pemilih muda.
"Justru narasi seperti itu (parpol pakai artis demi menang pemilu), mendiskriminasi orang muda. Pada dasarnya orang muda kan sebenarnya mereka lebih diuntungkan dari sisi akses kepada informasi dan teknologi," kata Titi ditemui di Jakarta, Senin (9/9/2024).
Menurut Titi, artis tidak serta-merta bisa membeli suara pemilih muda karena mereka cenderung lebih aksesibel terhadap teknologi dan informasi. Sehingga, para pemilih muda itu bisa jadi lebih kritis dalam menyeleksi calon kepala daerahnya.
"Pendekatan yang mengedepankan artis dengan tujuan untuk menaklukkan pilihan politik orang muda sesungguhnya adalah tindakan politik yang meremehkan dan tidak menghormati politik orang muda," ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.
Titi menyebut, kebanyakan artis yang diberi dukungan partai dalam pemilu hanya demi mengeruk suara masyarakat. Memurutnya, para artis cenderung dieksploitasi oleh partai politik untuk kepentingan elektoral semata.
"Siapapun mereka bisa masuk ke dunia politik, tapi mestinya tetap melalui kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis. Ini yang kerap kali dan banyak disimpangi oleh para artis. Mereka secara tiba-tiba direkrut langsung, dinominasikan di Pilkada tanpa ada proses internalisasi nilai-nilai dan kaderisasi di dalam partai," tutur Titi.
Fenomena seperti itu menimbulkan terjadilah kondisi political shock dari para selebriti yang sebelumnya tidak terbiasa atau bahkan tidak pernah berurusan dengan birokrasi dan pemerintahan. Tidak adanya pengalaman politik praktis itu menimbulkan kegagapan politik.
