Infografis
"Jadi Mahkamah Konstitusi tetap mengatakan bahwa adanya parliamentary threshold itu konstitusional, hanya menghitungnya saja harus dilakukan dengan formulasi penghitungan yang layak, dan tetap mempertimbangkan proporsionalitas hasil pemilu," ungkapnya.
Kemudian juga soal perbaikan sistem pemilu antara terbuka dan tertutup. MK menyebut kewenangan itu pada pembentukan undang-undang.
"Jadi di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang pemilu, kalau kita baca amarnya memang mayoritas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kalau kita baca pertimbangan hukumnya, itu ada beberapa rekomendasi-rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi yang MK mengatakan ini perlu dipertimbangkan jika ada revisi terhadap undang-undang terkait," katanya.
Di sisi lain, Perludem juga mendorong revisi UU Partai Politik. Perludem merasa perlu ada perubahan UU Parpol terkait bagaimana mendorong demokrasi internal partai politik agar semakin terlembaga.
"Karena kami meyakini bahwa partai politik memiliki fungsi yang sangat signifikan. Hari ini semua pengisian pejabat publik harus dari partai politik, sehingga mensyaratkan partai politik yang bisa lebih terlembaga dengan baik," pungkasnya.
