Suara.com - Politik identitas masih digunakan oleh sejumlah pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi di Pilkada serentak 2024. Temuan KPU Jawa Barat, politik identitas terjadi secara merata di desa dan kota.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, Hedi Ardia menyebutkan bahwa politik identitas masih dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk meraih simpati masyarakat.
"Beberapa waktu yang lalu saya sempat hadir dalam kegiatan debat publik di salah satu kabupaten di Jawa Barat, dengan lantang salah satu pendukung paslon bupati itu meneriakan pilih putra daerah. Jadi selalu isu-isu identitas seperti itu yang nampaknya masih ingin dijual oleh para politisi dalam meraih simpati masyarakat," kata Hedi dalam diskusi publik Literasi Pemuda Indonesia (LPI) secara virtual, Selasa (18/11/2024).
Menurut Hedi, politisasi identitas yang berbasis agama, etnis, maupun budaya tertentu seringkali menyentuh emosi dan rasa kebanggaan komunitas pada masyarakat. Itu sebabnya aksi-aksi politik identitas masih terus dilakukan.
Selain itu juga membuat para pihak yang punya kepentingan menjadikan politik identitas sebagai alat untuk mobilisasi dukungan, terutama masyarakat yang memiliki keragaman tinggi. Faktor literasi politik juga menurut Hedi turut jadi penyebabnya. Dia mengatakan bahwa literasi politik masyarakat di daerah masih sangat rendah.
"Apalagi kalau kita melihat rata-rata pendidikan masyarakat kita itu masih di bawah sekolah menengah atas. Itu artinya mereka sangat mudah sekali terpengaluh oleh narasi yang sederhana namun bisa membelah kohesivitas sosial," tuturnya.
Namun, masyarakat dengan tingkat pendidikan rata-ratablukusan perguruan tinggi juga bisa ikut 'termakan' dengan isu politik identitas. Oleh sebab itu, Hedi menekankan pentingnya terus menerus edukasi mengenai politik identitas karena relaitanya masih banyak paslon melancarkan tindakan tersebut selama kampanye Pilkada 2024 ini.
"Yang banyak kami temukan juga bahwa di dalam kegiatan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh paslon dan tim suksesnya itu masih juga menggunakan isu-isu yang mengarah kepada politik identitas, baik itu kampanye terbuka ataupun kampanye dengan metode pertemuan terbatas. Itu yang terjadi di lapangan," tuturnya.
