Sah-sah Saja Sebagai Ekspresi Politik, Seruan Coblos 3 Paslon di Jakarta Bisa Minimalisir Kecurangan?

Suara.com - Pengacara Publik YLBHI Muhammad Fadhil Alfathan ikut menanggapi soal gerakan golput dengan cara mencoblos tiga pasang Cagub-Cawagub di Pilkada Jakarta yang digaungkan oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Menurutnya, sah-sah saja jika ada elemen masyarakat di Jakarta yang menyatakan ingin golput pada pilkada tahun ini. 

"Ya, itu, saya pikir ekspresi politik yang sah-sah saja bagi warga negara gitu ya, apalagi kan ada beberapa kategori golput kan, salah satunya kan golput yang betul-betul merupakan ekspresi politik dan mencoblos tiga langsung itu kan meminimalisir terjadinya kecurangan," ujarnya saat diwawancarai jurnalis Suara.com di Gedung YLBHI, Selasa (26/11/2024).

Fadhil mengungkapkan bahwa gerakan yang dilakukan JRMK akan meminimalisir surat suara yang takut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Jadi, kami pikir kawan-kawan dari JRMK sudah tepat dalam mengekspresikan secara politik gitu ya, apa yang menjadi keresahannya dan apa yang kemudian ingin mereka sampaikan secara politik dalam pres demokratis ini," lanjut Fadhil.

Gerakan Coblos 3 Paslon 

Sebelumnya, massa dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menggelar aksi demo di depan Kantor KPU Jakarta, Senin (23/9/2024). Mereka menyerukan gerakan coblos tiga paslon pada Pilgub Jakarta 2024.

Pihak JRMK mengatakan, gerakan coblos tiga paslon dan golput ini adalah bentuk protes rakyat yang selama ini tidak didengar suaranya saat pemilihan paslon.

"Berdasarkan kesepakatan rapat anggota antar kampung/koperasi, JRMK Jakarta, memutuskan mengambil sikap untuk mencoblos semua calon gubernur yang ada di kertas suara," ujar Koordinator JRMK Jakarta dalam keterangan tertulis dikutip, Selasa (26/11/2024).

Keputusan ini diambil JRMK setelah mempertimbangkan proses penjaringan calon gubernur yang tidak mengakomodir aspirasi masyarakat dan hanya sekedar permainan para elit politik kekuasaan.

"Sebagai bentuk protes kita untuk menunjukkan bahwa mereka para politisi tidak mendapat pengakuan dari rakyat," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua).