Suara.com - Pakar kesehatan dunia menyerukan penerapan konsep tobacco harm reduction (THR) sebagai langkah strategis untuk mengurangi prevalensi merokok dan menyelamatkan jutaan nyawa.
Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara maju dan terbukti efektif membantu perokok beralih ke alternatif yang lebih rendah risiko.
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad), Prof Ronny Lesmana yang turut berkontribusi dalam laporan Global Health Consults berjudul Lives Saved Report, menyampaikan bahwa THR dapat menyelamatkan hingga 4,6 juta nyawa pada tahun 2060.
"Penerapan THR di negara-negara seperti Swedia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat telah menunjukkan dampak positif dengan membantu jutaan orang berhenti merokok," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (25/1/2025).
Menurut Ronny, pengguna produk tobacco harm reduction di negara-negara tersebut telah memahami manfaatnya dalam mengurangi risiko kesehatan akibat rokok. Metode ini menawarkan alternatif yang lebih rendah risiko untuk membantu perokok berhenti atau beralih dari kebiasaan lama mereka.
Menurut data World Health Organization (WHO), Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok tertinggi kedua di dunia, dengan sekitar 300.000 kematian akibat rokok setiap tahunnya.
Prevalensi merokok diproyeksikan meningkat dari 31,7 persen pada tahun 2000 menjadi 37,5 persen pada 2025.
Untuk menghadapi tantangan ini, Ronny menekankan pentingnya kebijakan publik yang mendukung implementasi THR.
"Alternatif rendah risiko harus menjadi bagian dari upaya pengurangan bahaya, baik untuk mendorong peralihan ataupun menghentikan kebiasaan merokok," katanya.
Dukungan terhadap penerapan THR juga datang dari Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Wahyu Widowati. Ia menilai pemerintah perlu menyusun regulasi berbasis ilmiah untuk mendukung penanganan perokok secara lebih efektif.
"Penelitian lebih lanjut mengenai produk alternatif rendah risiko sangat penting untuk memperkuat kebijakan pengendalian rokok di Indonesia," ungkap Wahyu.
Selain regulasi, penguatan layanan pengobatan kanker paru-paru juga dinilai penting untuk melengkapi strategi pengurangan risiko akibat merokok. Pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan data ilmiah untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat jangka panjang. (antara)
