REGIONAL:
Suara.com - Musik menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas bisnis dan hiburan. Dari restoran, pusat perbelanjaan, hotel, hingga konser atau acara publik, musik kerap diputar untuk menciptakan suasana yang lebih hidup.
Namun, banyak pemilik usaha atau penyelenggara acara yang belum memahami bahwa memutar musik secara komersial atau di ruang publik wajib disertai dengan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta.
Kewajiban ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Lantas, apa yang terjadi jika pemilik usaha tidak membayar royalti? Berikut penjelasannya.
Aturan Hukum yang Berlaku
Dasar hukum kewajiban pembayaran royalti musik di Indonesia tercantum dalam:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Dalam UU Hak Cipta Pasal 9 ayat (2), disebutkan bahwa penggunaan ciptaan, termasuk lagu dan musik, secara komersial harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
Bila tidak ada izin atau pembayaran royalti, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.
Konsekuensi Hukum Jika Tidak Bayar Royalti
Berikut adalah beberapa dampak yang bisa dihadapi oleh pelanggar aturan royalti:
1. Sanksi Pidana
Pasal 113 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pelanggaran hak ekonomi pencipta, termasuk penggunaan musik tanpa izin atau tanpa membayar royalti, dapat dikenai hukuman pidana:
- Penjara maksimal 4 tahun
- Denda maksimal Rp1 miliar
- Jika pelanggaran dilakukan secara komersial dan merugikan pihak lain secara signifikan, sanksinya bisa lebih berat:
- Penjara maksimal 10 tahun
- Denda maksimal Rp4 miliar
2. Sanksi Perdata
Selain sanksi pidana, pemegang hak cipta juga bisa menempuh jalur perdata dengan menggugat pelaku pelanggaran. Bentuk gugatannya bisa berupa:
- Ganti rugi finansial
- Permintaan penghentian penggunaan karya
- Penyitaan aset hasil pelanggaran
3. Penyegelan atau Penghentian Operasional
Lembaga terkait, seperti LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian, berhak melakukan tindakan administratif seperti:
- Peringatan tertulis
- Penyegelan lokasi usaha
- Penghentian operasional sementara
Tindakan ini bersifat preventif sekaligus edukatif agar pelaku usaha mematuhi kewajiban hukum.
4. Reputasi Usaha Tercoreng
Tak kalah penting, pelanggaran royalti bisa berdampak langsung pada reputasi bisnis. Usaha yang kedapatan tidak membayar royalti atau melanggar hak cipta musik bisa mendapat sorotan negatif dari media, publik, hingga komunitas kreatif. Ini tentu akan merugikan citra usaha dalam jangka panjang.
Mengapa Royalti Itu Wajib?
Royalti adalah bentuk penghargaan terhadap kerja kreatif para pencipta lagu, musisi, dan produser musik.
Ketika karya mereka digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis, wajar jika mereka mendapatkan kompensasi yang adil.
Prinsipnya sederhana, siapa yang mendapat manfaat dari karya orang lain, wajib memberikan imbal balik.
Langkah Pencegahan, Daftar dan Bayar Royalti Secara Resmi
Agar tidak tersandung masalah hukum, setiap pengguna musik di ruang publik sebaiknya:
- Mendaftar ke LMKN (https://lmkn.id)
- Mengisi data penggunaan musik secara jujur
- Membayar royalti sesuai tarif yang telah ditetapkan
- Menyimpan bukti pembayaran sebagai dokumen legal
Jika sudah memiliki izin resmi, maka pemilik usaha bisa memutar musik dengan tenang tanpa rasa khawatir akan sanksi hukum.
Mengabaikan kewajiban royalti musik bisa berujung fatal: dari denda miliaran rupiah hingga ancaman penjara.
Padahal, proses legalisasinya tergolong mudah dan terstruktur. Dengan mengikuti aturan yang ada, pelaku usaha bukan hanya menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga ikut mendukung ekosistem musik nasional agar lebih sehat dan berkelanjutan.
Jadi, sebelum memutar lagu di ruang publik, pastikan Anda sudah memenuhi kewajiban hukum. Karena musik yang indah tak seharusnya dibayar dengan konsekuensi yang berat.
TERPOPULER
