Ada beberapa alasan kuat mengapa pemerintah mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik. Pertama adalah keamanan data.
Sertifikat elektronik lebih sulit dipalsukan karena dilengkapi QR code, tanda tangan digital, dan tersimpan dalam basis data resmi negara. Hal ini diharapkan mampu menekan praktik mafia tanah yang selama ini meresahkan masyarakat.
Kedua adalah efisiensi pelayanan. Dengan sistem elektronik, proses pengurusan pertanahan seperti balik nama, roya, atau pengecekan sertifikat dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan minim kontak langsung, sehingga mengurangi potensi pungutan liar.
Ketiga, sertifikat elektronik mendukung integrasi data pertanahan nasional, yang sangat penting untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan.
Meski menawarkan banyak manfaat, sertifikat tanah elektronik juga memunculkan kekhawatiran di sebagian masyarakat, terutama soal keamanan siber dan risiko peretasan.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa sistem elektronik pertanahan dilindungi oleh standar keamanan tinggi, audit berkala, serta pengamanan berlapis yang tidak kalah dengan sistem perbankan digital.
Modal untuk Minta Salinan Fisik
Selain itu, masyarakat tetap bisa meminta salinan fisik berupa cetakan sertifikat elektronik sebagai arsip pribadi, meskipun yang diakui secara hukum adalah dokumen elektroniknya. Dengan demikian, pemilik tanah tetap memiliki pegangan secara fisik sekaligus jaminan digital.
Dalam praktiknya, sertifikat tanah elektronik saat ini diwajibkan pada beberapa layanan tertentu, seperti pendaftaran tanah baru, penggantian sertifikat rusak atau hilang, serta perubahan data akibat transaksi hukum.
Baca Juga: Mengurus Sertifikat Tanah Hilang atau Rusak: Syarat, Proses, dan Biaya
Jika seseorang membeli tanah dan mengurus balik nama, besar kemungkinan sertifikat yang diterbitkan akan berbentuk elektronik, bukan lagi buku fisik seperti sebelumnya.
Namun perlu ditegaskan, bagi masyarakat yang tidak melakukan transaksi atau layanan pertanahan apa pun, sertifikat lama tetap sah dan tidak ada kewajiban untuk segera mengonversinya ke bentuk elektronik.
Pemerintah juga tidak memungut biaya khusus hanya untuk mengubah sertifikat fisik menjadi elektronik, kecuali dalam rangka proses layanan tertentu.
Kesimpulannya, sertifikat tanah elektronik belum wajib bagi seluruh pemilik tanah saat ini, namun akan menjadi arah kebijakan jangka panjang dalam sistem pertanahan nasional. Masyarakat tidak perlu panik atau terburu-buru mengubah sertifikat lama, tetapi perlu memahami bahwa ke depan, setiap layanan pertanahan akan semakin terintegrasi dengan sistem elektronik.
Dengan pemahaman yang tepat, sertifikat tanah elektronik justru dapat menjadi solusi modern untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan keamanan aset, dan mempermudah pelayanan pertanahan di Indonesia.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
