Apakah Karyawan Resign Mendekati Lebaran Masih Dapat THR? Simak Aturan Hukumnya!

Suara.com - Momen menjelang Idulfitri atau Lebaran menjadi momen yang ditunggu-tunggu pekerja karena akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR).

Di sisi lain, tidak sedikit karyawan yang sudah memantapkan hati untuk mengundukan diri atau resign di periode ini.

Dengan kondisi seperti ini, mungkin muncul pertanyaan, "Jika resign mendekati Lebaran, apakah masih berhak mendapatkan THR?"

Jawabannya ternyata tidak sesederhana "ya" atau "tidak", karena hal ini sangat bergantung pada status kepegawaian dan kapan tanggal efektif berhentinya bekerja.

Mari kita bedah tuntas berdasarkan regulasi resminya.

Landasan Hukum THR di Indonesia

Semua urusan mengenai THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker 6/2016).

Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang wajib dipatuhi oleh setiap pemberi kerja.

Berdasarkan aturan tersebut, THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan.

Namun, hak bagi mereka yang mengundurkan diri memiliki ketentuan khusus.

Ketentuan untuk Karyawan Tetap (PKWTT)

Bagi Anda yang berstatus sebagai karyawan tetap,ada kabar baik. Mengutip penjelasan dari Hukumonline, karyawan tetap yang mengundurkan diri tetap berhak mendapatkan THR asalkan memenuhi syarat "30 Hari".

Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016 menyatakan:

"Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWTT dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, berhak atas THR."

Artinya, jika tanggal efektif Anda berhenti bekerja (last day) jatuh dalam rentang waktu 30 hari sebelum hari raya, maka perusahaan wajib membayarkan THR Anda secara penuh.

Contoh Skenario:

Jika Idul Fitri jatuh pada tanggal 10 April, dan tanggal terakhir Anda bekerja (berdasarkan surat resign) adalah 20 Maret, maka Anda masih masuk dalam periode 30 hari tersebut dan berhak menerima THR.

Namun, jika Anda berhenti pada tanggal 1 Maret, maka hak THR Anda gugur.

Bagaimana dengan Karyawan Kontrak (PKWT)?

Berbeda dengan karyawan tetap, bagi yang bekerja dengan status kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), aturannya lebih ketat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Permenaker 6/2016, ketentuan "H-30" tersebut tidak berlaku bagi karyawan kontrak.

Apabila kontrak berakhir atau mengundurkan diri sebelum hari raya keagamaan, meskipun itu hanya selisih satu hari sebelum Lebaran, perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayarkan THR Anda.

Hak THR bagi karyawan PKWT hanya timbul apabila pada saat hari raya keagamaan, hubungan kerja mereka masih berlaku.

Berapa Besaran THR yang Diterima?

Jika Anda termasuk dalam kategori yang masih berhak mendapatkan THR meski resign, berikut adalah cara penghitungannya:

Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih: Berhak mendapatkan 1 (satu) bulan upah.

Masa Kerja 1 Bulan (secara terus-menerus) tapi kurang dari 12 bulan: Diberikan secara proporsional dengan rumus:
(Masa kerja / 12) x 1 bulan upah.

Upah yang dimaksud di sini adalah upah bersih (gaji pokok ditambah tunjangan tetap).

Tips Sebelum Mengajukan Resign Menjelang Lebaran

Sebagai karyawan yang cerdas, penting untuk melakukan kalkulasi waktu sebelum menyerahkan surat pengunduran diri. Berikut tips dari sudut pandang profesional:

• Cek Kembali Kontrak Kerja: Pastikan Anda tahu apakah status Anda PKWTT atau PKWT.
• Hitung Tanggal Efektif: Jika Anda PKWTT, pastikan One Month Notice Anda berakhir di dalam periode 30 hari sebelum Lebaran agar hak THR tetap aman.
• Komunikasi dengan HRD: Jangan ragu untuk mengonfirmasi kebijakan internal perusahaan. Beberapa perusahaan memiliki kebijakan yang lebih longgar dan lebih baik dari aturan minimal pemerintah sebagai bentuk apresiasi.
• Baca Aturan Turunan: Terkadang detail mengenai THR juga diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Kesimpulan

Bisa atau tidaknya karyawan resign mendapatkan THR sangat bergantung pada status hubungan kerja dan waktu putusnya hubungan kerja.

Karyawan tetap (PKWTT) mendapatkan perlindungan hukum "H-30", sementara karyawan kontrak (PKWT) harus masih berstatus aktif saat hari raya tiba.

Memahami hak-hak ini tidak hanya membantu Anda merencanakan keuangan dengan lebih baik, tetapi juga memastikan bahwa dedikasi kerja Anda tetap diapresiasi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.