Suara.com - Para prajurit TNI harus bersikap tenang karena purnawirawan tidak dapat mempengaruhi prajurit yang telah bertekad untuk menjaga netralitas. Jika TNI tidak menjaga netralitas, maka ada sebuah risiko politik yang panjang. TNI tidak mau memiliki beban politik karena kesalahan yang dibuatnya sendiri sebab akan menyulitkan menjadi prajurit profesional.
Penegasan tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di depan sekitar tiga ribu prajurit TNI, baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang berada di wilayah Yogyakarta, di Hanggar Skadron Pendidikan (Skadik) 101 Lanud Adisutjipto Yogyakarta. Acara ini juga dihadiri Kasad Jenderal TNI Budiman, Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia serta para pejabat TNI lainnya.
Dikatakan, para purnawirawan tidak memiliki pangkat dan jabatan, oleh karena itu prajurit TNI tidak dalam pengaruh mereka. Jika Panglima TNI tidak dapat dipengaruhi dan tidak mau dipengaruhi, maka seluruh prajurit TNI tidak perlu cemas sehingga diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak perlu terpengaruh situasi tersebut.
“Dalam negara demokrasi dinamika politik seperti ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, kehadiran para purnawirawan untuk berpartisipasi dalam demokrasi adalah wajar dan sah, tidak ada yang bisa melarang karena para purnawirawan mempunyai hak politik sepenuhnya,” kata Panglima TNI dalam keterangan pers yang diterima suara.com.
TNI bertekad untuk menjadi prajurit yang profesional. Jika dulu tuntutan profesional berasal dari luar, maka sekarang tuntutan tersebut justru dari dalam, kata Panglima TNI.
TNI ingin menjadi prajurit profesional yaitu prajurit yang dilengkapi alutsistanya, prajurit yang yang tidak berpolitik praktis, prajurit yang tidak berbisnis tapi prajurit yang memiliki kesejahteraan.
“Sekarang ini kami menuntut seperti itu, jadikan kami prajurit yang profesional. Jangan hanya dikatakan tidak netral terus, tidak ada prajurit TNI yang tidak netral, untuk itu para prajurit TNI tidak perlu bingung,” kata Panglima TNI.
