KPK Diminta Hukum Berat Pemeras TKI

Ardi Mandiri

Minggu, 10 Agustus 2014 | 05:27 WIB
 KPK Diminta Hukum Berat Pemeras TKI
Ilustrasi: Tenaga Kerja Indonesia. (foto: setkab.go.id)

Suara.com - Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) meminta KPK memberi sanksi hukum yang tegas dan berat kepada pelaku pemeras TKI selama ini, agar momen ini menjadi awal bagi pembenahan penempatan dan perlindungan menyeluruh.

Siaran pers Apjati yang ditandatangani ketuanya, Ayub U Basalamah, diterima di Jakarta, Sabtu (9/8/2-14), menyebutkan pemulangan TKI adalah bagian kecil dari program penempatan TKI. UU No.39/2004 pasal 75 ayat 1 menyatakan proses penempatan TKI dari sejak rekrut sampai dengan pemulangan menjadi tanggung-jawab pelaksana penempatan TKI (PPTKIS).

Namun, sejak berdirinya BNP2TKI praktik pelanggaran undang-undang terjadi secara serius karena badan itu mengambil alih fungsi dan peran PPTKIS dengan mengurus pemulangan TKI sampai ke kampung halamannya.

PPTKIS tidak diberikan porsi untuk melaksanakan kewajibannya walau tanggung-jawab seluruh permasalahan TKI tetap berada di pundak PPTKIS.

Apjati menyatakan bahwa apa yang terjadi selama proses penempatan selama ini jauh lebih mengerikan dibanding pemerasan yang baru terbongkar sedikit di Soekarno-Hatta.

Pemerasan, pungli dan pembebanan biaya-biaya atas TKI terjadi di seluruh proses sejak pembuatan dokumen, seleksi, rekomendasi ID (pengenal), pembuatan pasport, Konsorsium LSP, sertifikasi, durasi pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri, sistem on line perbankan hingga proses terbitnya Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah.

Namun, selalu saja PPTKIS yang bekerja sesuai aturan, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang jadi kambing hitam.

Pemerasan, pungli dan pembebanan biaya-biaya pada sistem kredit dan on line perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah juga merugikan TKI, terutama atas mereka yang bekerja di asia pasifik yang tidak memerlukan pemotongan gaji.

Pada sistem on line perbankan di China Trust Bank, TKI dikenakan bunga sangat tinggi, melebihi bunga kartu kredit yang mencapai 48 persen.

Khusus untuk sistem perbankan on line pada penempatan ke Singapura melalui 11 lembaga keuangan juga sangat merugikan TKI dan PPTKIS.

Apjati mengindikasikan praktik ini menjadi sarana bagi berbagai pihak untuk memeras TKI melalui penerapan bunga yang tinggi dan penjualan formulir lembaga keuangan senilai 100 dolar AS per TKI yang tidak memberikan faedah apa-apa kepada mereka.

Jika, rata-rata 15.000 TKI setiap bulan yang berangkat melalui sistem formulir tersebut, maka terdapat 1.500.000 dolar AS yang terhimpun atau setara dengan Rp1,5 triliun (dengan kurs Rp10.000 per dolar) dan setahun menjadi Rp18 triliun. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

News | Senin, 16 November 2026 | 22:05 WIB

Kasus Dana Hibah, KPK Sita 2 Unit Rumah di Jawa Timur dari Orang Kepercayaan Anwar Sadat

Kasus Dana Hibah, KPK Sita 2 Unit Rumah di Jawa Timur dari Orang Kepercayaan Anwar Sadat

News | Senin, 16 November 2026 | 19:48 WIB

Diduga Kelola Fee Dana Hibah Pokmas Jatim, Orang Kepercayaan Anwar Sadad Ditahan KPK

Diduga Kelola Fee Dana Hibah Pokmas Jatim, Orang Kepercayaan Anwar Sadad Ditahan KPK

News | Senin, 16 November 2026 | 19:42 WIB

KPK Panggil Tersangka Bagus Wahyudyono di Kasus Pokmas, Bakal Ditahan?

KPK Panggil Tersangka Bagus Wahyudyono di Kasus Pokmas, Bakal Ditahan?

News | Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB

Kasasi Kandas di MA, KPK Siap Eksekusi Nurhadi dan Buru Uang Pengganti Rp 137,1 Miliar

Kasasi Kandas di MA, KPK Siap Eksekusi Nurhadi dan Buru Uang Pengganti Rp 137,1 Miliar

News | Senin, 16 November 2026 | 11:32 WIB

Diperiksa KPK Ihwal Kasus HGB, Hercules Dicecar Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Diperiksa KPK Ihwal Kasus HGB, Hercules Dicecar Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Video | Jum'at, 13 November 2026 | 19:05 WIB

Target PLTS 100 GWp, KPK Ingatkan Risiko Proyek Mangkrak dan Pengadaan Bermasalah

Target PLTS 100 GWp, KPK Ingatkan Risiko Proyek Mangkrak dan Pengadaan Bermasalah

News | Kamis, 12 November 2026 | 20:16 WIB

KPK Cecar Eks Kepala BPK Jateng soal Dugaan Pengondisian Hasil Audit di Pemalang

KPK Cecar Eks Kepala BPK Jateng soal Dugaan Pengondisian Hasil Audit di Pemalang

News | Kamis, 12 November 2026 | 10:50 WIB

Hercules Dicecar 14 Pertanyaan Oleh KPK Soal Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Hercules Dicecar 14 Pertanyaan Oleh KPK Soal Uang Rp800 Juta dari Summarecon

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:38 WIB

Bongkar Kasus HGB di KPK, Hercules: Permainan Summarecon Ini Kotor di Mana-mana!

Bongkar Kasus HGB di KPK, Hercules: Permainan Summarecon Ini Kotor di Mana-mana!

News | Rabu, 11 November 2026 | 16:48 WIB

Terkini

AS Gunakan Teknologi Drone untuk Modifikasi Cuaca, Lebih Efektif Dibanding Pesawat?

AS Gunakan Teknologi Drone untuk Modifikasi Cuaca, Lebih Efektif Dibanding Pesawat?

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 05:35 WIB

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 05:31 WIB

Skandal Penyadapan Presiden: Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Agenda Sidang Etik

Skandal Penyadapan Presiden: Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Agenda Sidang Etik

News | Selasa, 17 November 2026 | 05:30 WIB

Rupiah Nyaris Rp18.300, IHSG Tertekan! Investor Menanti Keputusan Suku Bunga BI

Rupiah Nyaris Rp18.300, IHSG Tertekan! Investor Menanti Keputusan Suku Bunga BI

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 05:24 WIB

Kursi Wapres Pengganti Gibran: Nama Dasco Menguat, MPR Siapkan Pemilihan 9 Desember

Kursi Wapres Pengganti Gibran: Nama Dasco Menguat, MPR Siapkan Pemilihan 9 Desember

News | Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Voyager 1 NASA Tembus Jarak Satu Hari Cahaya dari Bumi, Cetak Sejarah Baru Antariksa

Voyager 1 NASA Tembus Jarak Satu Hari Cahaya dari Bumi, Cetak Sejarah Baru Antariksa

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Ruijie Networks Perkenalkan Solusi Jaringan Berbasis AI

Ruijie Networks Perkenalkan Solusi Jaringan Berbasis AI

Foto | Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Banten | Senin, 16 November 2026 | 23:54 WIB

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Bogor | Senin, 16 November 2026 | 23:50 WIB

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 22:55 WIB

×