Suara.com - Pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, menilai apa yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah adalah sebuah bentuk atau cara untuk mengasah keterampilan pemerintah dalam memimpin. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah tidak perlu takut dengan langkah pengawasan yang diupayakan oleh lembaga legislatif saat ini.
"Pemerintah pasti butuh itu (sebagai) kekuatan penyeimbang, sebagai sparring partner Presiden yang bisa terus mengawasi dan mengasah keterampilan Presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan," ungkap Irman, dalam diskusi bertajuk 'Wajah Politik Kita', di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Sehubungan dengan itu, Irman mengaku tidak setuju dengan pernyataan adanya kegaduhan politik terjadi di Tanah Air saat ini. Menurutnya, selama hal tersebut belum keluar dari koridor hukum yang ada, maka itu masih bisa dinilai sebagai sebuah kepedulian dari masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal itu juga menurutnya, karena kedaulatan terbesar dalam sebuah negara yang demokratis itu adalah berada di tangan rakyat.
"Jangan kita bilang ini kegaduhan. Selama masih dalam koridor UUD 1945, semuanya masih itu dalam konteks check and balances antara kekuasaan lembaga negara yang ada. Pemerintah di mana pun (begitu), ketika kita sepakat kedaulatan (ada) di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD," tambahnya.
Irman pun berharap, dengan adanya masukan dari rakyat dan DPR, pemerintah akan dapat menjalankan pemerintahan dengan lancar, serta tentunya sesuai dengan aturan konstitusi yang ada.
"Harapannya, setelah mendapat masukan, bulan kedua dan ketiga jalannya pemerintahan dapat lancar," tutupnya.
TERPOPULER
