Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahannya dinilai tidak mau menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di tanah air.
"Dari dua bulan Joko Widodo (memimpin) sebenarnya sudah banyak indikasi Joko Widodo itu pemerintahanya enggan menerapkan suatu konsep hak asasi manusia, enggan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat," ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (14/12/2014).
Haris menilai Jokowi beserta pemerintahanya hanya mau menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang kecil dan tidak menuai resiko.
"(Perintahan Jokowi) menunjukan ada pilih-pilih, jadi mengambil kasus tertentu aja yang minim resiko, ketika ditangani dan diklaim sebuah penanganan hak asasi manusia tapi yang berat-berat dihindari, misal kasus Eva Bande direspon cepat," tambah dia.
Haris menambahkan, negara tidak berani hadir langsung menangani kasus HAM berat seperti kematian Munir.
"Kasus lain negara nggak berani hadir, misal kasus Munir, negara ga ada tindakan apa-apa yang diduga melibatkan Wiranto, yang diduga melibatkan Hendropriono dan diguga melibatkan tentara-tentara dan punawirawan tingkat tinggi ketika itu," tambah dia.
