Soroti Tumpang Tindih Anggaran di APBD, Prasetyo Sindir Jokowi

Suara.com - Setelah mempelajari APBD tahun 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mursadi  mengatakan menemukan kejanggalan di penyediaan anggaran untuk dinas pendidikan.

"Ada duplikasi pembangunan sekolah di dinas pendidikan, tapi pekerjaannya dipindahkan ke dinas perumahan. Di dalam dinas pendidikan ada perawatan. Apa ini tidak tumpang tindih?" kata Prasetyo kepada tim anggaran pemerintah daerah.

Politisi dari Fraksi partai PDI-Perjuangan itu menyarankan jika memang demikian, lebih baik pengerjaannya dipegang oleh dinas perumahan. Sedangkan dinas pendidikan fokus mengurus prestasi murid.

"Kalau semua alihkan ya dialihkan saja semuanya agar dinas pendidikan konsen ke prestasi siswa. Ini tolong di evaluasi agar tidak ada duplikasi," kata Prasetyo.

Prasetyo kemudian menyindir ketika Gubernur Jakarta masih  dijabat Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang juga memasukkan anggaran ke pos yang bukan tupoksi-nya.

"Sebenarnya saya tahu tujuannya pada saat Jokowi-Ahok masih gubernur dan wakil gubernur, itu memang mohon maaf eksekutif, busuknya nauzubillah min zalik kenapa? kok pembangunan harus dikembalikan ke (dinas) perumahan, masalah trotoar itu harusnya ada di PU (Pekerjaan Umum) kenapa ada di dinas pertamanan, jalan kampung itu kan PU, kenapa ada di dinas perumahan," kata Prasetyo. "Supaya gamblang tupoksinya, dinas perumahan itu apa tupoksi-nya, dinas pendidikan apa, yey (kamu) curiga sama ai (saya), ai (saya) curiga sama yey (kamu)," kata Prasetyo.

Secara keseluruhan, kata Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumati, dalam APBD hasil evaluasi Kemendagri, ada 45 poin yang perlu dilakukan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.

"Dalam evaluasi Kemendagri ada 45 poin yang perlu dilakukan pembahasan bersama," kata Tuti.

Dalam evaluasi yang disampaikan Kemendagri, kata Tuti, terkait tupoksi dan kewenangan serta adanya pengalihan beberapa kegiatan yang sebelumnya dicanangkan oleh pemerintah provinsi Jakarta.

"Selain itu ada perbaikan nomenklatur kebijakan dan sesungguhnya tidak dilakukan perbaikan apapun dalam pagu kegiatannya. Kategori ketiga ternyata hanya diberikan penjelasan. Keempat, perlu dilakukan efisiensi dalam beberapa program yang totalnya 218 kegiatan," kata dia.