Suara.com - Profesionalitas Polri dan integritas mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Denny Indrayana yang mengkampanyekan dirinya bersih dan antikorupsi, dinilai akan terlihat pada penanganan kasus dugaan korupsi Payment Gateway.
Hal itu antara lain dikatakan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsy, menanggapi kasus korupsi fasilitas pelayanan pengurusan paspor secara online di Imigrasi, Kemenkumham, tahun anggaran 2014 tersebut.
"Di sini akan diuji profesionalime Polri. Kalau memang mereka tidak profesional, pastilah akan kalah di pembuktian pengadilan. Untuk Denny sendiri, ini adalah kesempatan untuk membuktikan integritasnya, bahwa dirinya bersih dan antikorupsi. Oleh karenanya, mari diikuti saja proses hukum yang sedang berjalan," tegas Aboe Bakar, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Menurut Aboe Bakar, baik Polri dan Denny tidak perlu lagi berperang opini terkait kasus ini. Sebab menurutnya, sudah ada pengadilan yang akan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar.
"Tentunya hal itu hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Oleh karenanya, proses peradilan yang fair dengan memberlakukan orang secara equality before the law, akan menjadi tolok ukur," tegasnya pula.
Diketahui, Bareskrim Polri resmi menetapkan Denny menjadi tersangka, pada Selasa (24/3) kemarin. Denny dijadikan tersangka lantaran diduga ada selisih antara nilai dana dalam kepengurusan paspor, yaitu nilai yang seharusnya dan nilai tambahan yang dipungut dari warga yang mengurus paspor di Imigrasi.
"Akumulasi dari pengurusan paspor itu Rp32 miliar. Itu bukan kerugian, tapi akumulasi dari pembuatan paspor itu. Kerugiannya sedang dihitung," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Rikwanto.
TERPOPULER
