Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung wacana mengembalikan posisi institusi Polri di bawah kementerian.
"Seluruh dunia kan juga begitu. Cuma polisi kan gak setuju. Kalo saya sih setuju-setuju saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Namun, kata Ahok, realisasi wacana tersebut sangat tergantung pada DPR dan Presiden.
"Tergantung DPR dan Presiden. Kalau Presiden gak setuju, DPR setuju, gak bisa," katanya.
Menurut Ahok, kementerian yang paling tepat membawahi Polri ialah Kementerian Dalam Negeri.
"Saya mah ikut konstitusi saja. Kalau mereka begitu (mau di bawah kementerian atau tidak) ya saya ikut saja," kata Ahok.
Ahok menekankan bahwa kalau Polri di bawah Kemendagri, pemerintah daerah akan lebih mudah bekerjasama dengan Polri.
Ahok menambahkan apabila Polri berada di bawah Kemendagri, nantinya harus ada pemisahan antara kepolisian nasional dan kepolisian daerah, seperti sistem yang dijalankan di Amerika Serikat.
"Kalau di luar negeri kan ada sheriff, polisi negara bagian, atau federal. Kalau mau mengarah ke situ (polisi di bawah Kemendagri), berarti selain polisi nasional, harus ada polisi di daerah lagi," kata Ahok beberapa waktu lalu.
Sementara itu, siang tadi, Kapolri Jenderal Badorin Haiti mengatakan dari aspek politik jika kepolisian berada di bawah kementerian, maka tidak akan memberi keuntungan bagi Korps Bhayangkara.
Menurut dia, kepolisian lebih tepat jika berada di bawah Presiden karena hal itu dilihat dari segi sejarah yang ada.
Badrodin mengatakan kepolisian sudah cukup berpengalaman di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, bahkan juga pernah di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan.
"Kalau di bawah Kemendagri, kan Mendagrinya dari kalangan politik sehingga ketika politik itu dibawa, itu sangat berbahaya. Nah apa masyarakat mau hal seperti itu?" kata Badrodin usai meninjau KRI Dr. Soeharso-990 bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Jayapura, Papua.
Kapolri yang baru sebulan dilantik itu berharap wacana kepolisian di bawah Kemendagri jangan hanya dilihat sekarang, tetapi harus melihat dampak ke depannya yang menurutnya cukup berat bagi netralitas Polri.
"Karena yang menjaga keamanan Pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden itu polisi. Jadi kalau polisi tutup mata saja itu bahaya," katanya.
