Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (26/5/2015) meluncurkan Inpres tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas Jakarta. Presiden yang mengenakan kemeja batik warna cokelat, masuk ke ruang acara peluncuran di Gedung Bappenas sekitar pukul 10.25 WIB.
Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, tampak sejumlah menteri dan pejabat negara serta sejumlah kepala daerah. Tampak hadir antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Pimpinan Sementara KPK Taufiqurahman Ruki, Menristek dan Dikti M Natsir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menpora Imam Nahrowi, Menkumham Yasona Laoly.
Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Inpres tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 3 Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah.
Berdasar Inpres itu seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK melalui aksi yang ditetapkan setiap satu tahun. Inpres tersebut berpedoman pada dua strategi yaitu strategi pencegahan dan strategi penegakan hukum dengan jumlah aksi sebanyak 96 butir.
Sebelumnya pada awal Maret 2015, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengungkapkan Presiden Jokowi segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pemberantasan Korupsi. Andi menyebutkan Rancangan Inpres itu merupakan hasil pembahasan yang dilakukan antarlembaga negara.
"Pengusul utamanya adalah Bappenas, di Bappenas sudah selesai kemudian dibahas antarlembaga, sekarang sudah ada di meja Seskab, tinggal penyelesaian," ucapnya.
Ia menyebutkan isinya sangat detil, tapi intinya adalah pencegahan korupsi yaitu bagaimana membuat sistem yang memungkinkan instansi penegak hukum bisa secara cepat mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran administrasi atau kesengajaan menggunakan keuangan negara secara tidak sah.
"Itu yang antara lain membuat presiden memasukkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian integral dari Kantor Kepresidenan," tuturnya.
Ia menyebutkan ke depan diharapkan pencegahan korupsi menempati porsi 70-75 persen dari program pemberantasan korupsi di Indonesia.
