Suara.com - Pengamat politik Boni Hargens mengatakan Panglima TNI selanjutnya yang akan menggantikan Jenderal Moeldoko memang harus dari angkatan darat, mengacu pada situasi tantangan keamanan saat ini.
"Dukungan politik terhadap pemerintah tidak bisa lepas dari dukungan sektor keamanan, maka posisi Panglima TNI memang harus diambil TNI AD. Karena kekuatan terbesar yang bisa mengatur keamanan dan mendukung proses pemerintahan saat ini ya angkatan darat," ujar Boni Hargens dijumpai seusai menghadiri acara di kediaman Presiden RI Jokowi di Solo, Rabu (10/6/2015) malam.
Boni mengatakan penunjukan Panglima TNI bukan soal sektor angkatan udara, laut, atau darat, melainkan sektor mana yang paling strategis dikaitkan dengan situasi keamanan nasional terkini.
"Dugaan saya Presiden Jokowi juga tidak melihat apakah calon Panglima TNI itu dari angkatan udara, darat, atau laut. Tapi dia melihat siapa yang kompeten menangani isu keamanan nasional," ujar dia.
Menurut Boni, perang terbesar Indonesia hari ini adalah perang melawan radikalisme, terhadap terorisme secara umum, terhadap narkoba, perdagangan manusia, serta pembalakan hutan dan lain sebagainya.
Gangguan-gangguan itu, kata Boni, mayoritas terjadi di wilayah darat, sehingga dibutuhkan seorang Panglima TNI yang menguasai wilayah darat yakni yang berasal dari TNI angkatan darat.
Sebelumnya, pada Selasa (9/6/2015) Presiden RI Jokowi telah menyodorkan nama KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Pimpinan DPR RI untuk dilakukan proses uji kelayakan sebagai calon Panglima TNI.
Gatot yang berasal dari angkatan darat akan menggantikan Jenderal Moeldoko yang juga dari angkatan darat. Pemilihan calon Panglima TNI yang kembali dari angkatan darat ini sempat dipertanyakan segelintir pihak lantaran semenjak pemerintahan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, jatah Panglima TNI selalu digilir dari TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.
TERPOPULER
