Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung kembali mendatangi Bareskrim Polri, Senin (29/6/2015). Dia menyerahkan dokumen dugaan korupsi pengadaan alat penyimpan energi listrik sementara (UPS) dan scanner untuk sekolah dari APBD 2014.
Sebelumnya, Lulung juga mendatangi Bareskrim untuk menyerahkan dokumen untuk kasus serupa.
"Saya mengantar berkas yang dibutuhkan oleh penyidik tentunya. Saya sudah berikan berkas itu dan mudah-mudahan bisa membantu mengungkap kasus-kasus yang ada," kata Lulung di Bareskrim.
Namun Lulung enggan menjelaskan isi dokumen yang ia serahkan tersebut. Menurutnya, berkas yang sekarang berbeda dengan sejumlah dokumen yang ia serahkan beberapa waktu lalu.
"Lain lagi, itu bisa ditanya ke pihak kepolisian. Saya tidak boleh menjelaskan. Yang jelas tentang kebutuhan-kebutuhan soal kasus UPS, Scanner, dan printer," terangnya.
Kasus UPS semula dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan baru kemudian dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Dana pengadaan UPS dicurigai bocor lantaran harganya di-markup. Dalam anggaran, satu unit UPS dihargai Rp5,8 miliar. Padahal, menurut penyidik harga standarnya hanya Rp1,2 miliar.
Dalam kasus ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus korupsi pengadaan UPS. Yaitu Zaenal Soleman dan Alex Usman. Alex diduga melakukan korupsi pengadaan UPS saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.
Sedangkan Zaenal Soleman ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga bersama-sama melakukan korupsi ketika menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Keduanya dijerat pasal 2 dan atau 3 Undang-undang No. 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
