Ini Jawaban Pemerintah Atas Suara-suara Pilu Warga di Perbatasan

Suara.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) dan Pemerintah Daerah (Pemda) meningkatkan koordinasi dalam membangun wilayah perbatasan.

"Forum Komunikasi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antarkepala daerah di wilayah perbatasan dengan pemerintah pusat," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, di Jakarta, Rabu malam.

Dia menambahkan diperlukan sinkronisasi program-program yang melibatkan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

Dengan adanya forum komunikasi pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan, Menteri Marwan berharap tidak akan mendengar lagi suara-suara pilu masyarakat di daerah perbatasan.

Menurut Menteri ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengisi pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan. Salah satunya adalah dengan melakukan transmigrasi.

"Kami diberi mandat untuk melakukan transmigrasi dengan sekuat tenaga sebagai upaya pemerataan pembangunan, yakni dengan melakukan transmigrasi di wilayah perbatasan," jelas dia.

Langkah kedua adalah dengan melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Penguatan perbatasan salah satu caranya adalah dengan menguatkan level koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan koordinasi itu akan meningkatkan kesejahteran buat rakyat kita," jelas dia.

Langkah selanjutnya, adalah menguatkan sarana dan prasarana di perbatasan yang belum sepenuhnya tertata dengan baik.

"Oleh karena itu dari forum ini diharapkan ada rekomendasi yang bisa diwujudkan melalui program yang produktif dan monumental," imbuh dia.

Selain infrastruktur, dalam forum yang dihadiri oleh beberapa pemerintah daerah di perbatasan, Menteri Marwan mengingatkan pentingnya rencana kerja yang komperhensif dalam membangun perbatasan.

"Membangun perbatasan harus juga memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat. Menjadikan Nawacita sebagai pegangan ideologis, bahwa negara harus hadir dimanapun termasuk di daerah perbatasan," pungkasnya. (Antara)