Infografis
Suara.com - Sama seperti yang dikatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga mengatakan kalau korupsi sudah tidak ada lagi, lembaga ad hoc bisa dilikuidasi. Lembaga ad hoc di sini merujuk ke KPK.
"Yang namanya lembaga ad hoc itu kan harus dipastikan dia sampai berapa lama kalau sistem itu sudah berjalan maka lembaga tadi kan bisa pelan-pelan dilikuidasi," kata Masinton, Rabu (19/8/2015).
Menurut Masinton cara lain memberantas korupsi bisa dilakukan dengan cara pembenahan dan pembangunan sistem pencegahan korupsi, kerja penindakan yang lebih baik, serta sinergi antar lembaga penegak hukum.
Masinton mengatakan pernyataan Megawati merupakan refleksi untuk evaluasi keberadaan lembaga ad hoc di Indonesia.
"Menurut kita apa yang disampaikan oleh Bu Mega merupakan sebuah refleksi dan evaluasi terhadap banyaknya kehadiran lembaga-lembaga ad hoc yang dibentuk oleh negara," ujarnya.
"'Jadi, bukan minta dibubarkan sekarang, artinya setelah Kejagung dan kepolisan sudah optimal dan sekaligus penguatan sistem tadi. Rentan waktu berapa lama? Itu yang ditekankan oleh Ibu Mega," Masinton menambahkan.
Kemarin, Selasa (18/8/2015), di gedung Nusantara IV, Senayan, Megawati menegaskan KPK adalah lembaga ad hoc yang bersifat sementara serta tidak tetap. Karenanya, KPK bisa dibubarkan kapan saja.
"Sampai kapan ada KPK? KPK selalu bilang selama ada korupsi KPK terus berlanjut. Harusnya hentikan korupsi. Sehingga KPK yang ad hoc dapat dibubarkan," kata Megawati.
Bekas presiden kelima ini yakin dirinya akan di-bully dengan pernyataan yang bernada negatif pada KPK ini. Dia menambahkan yang mem-bully-nya adalah orang-orang yang berpikiran pendek.
"Wah, pasti disosmed saya di-bully. Saya mikir ya sudahlah jadi atraksi. (Yang mem-bully) kelihatan pendek berpikirnya, bahwa Bu Mega tak setuju KPK. Kalau berpikir tak ada korupsi, berarti tak ada KPK lagi," tegas Megawati.
Selain KPK, Megawati juga menyinggung banyaknya lembaga ad hoc yang tidak jelas kinerjanya. Karenanya, dia mengatakan Presiden Jokowi perlu mengkaji lembaga ad hoc yang ada.
"Saya tahu ada 80 lembaga berbentuk komisi, Pak Zul (Ketua MPR Zulkifli Hasan) bilang ada 100. Kita tahu ada KY, KPK, KPU, semua punya fasilitas. Saya coba hitung budget komisi-komisi yang saya tak tahu di mana, berapa harganya. Perlu dikaji lagi," ujarnya
