Suara.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan masih menyelidiki perusahaan-perusahaan yang disinyalir membakar hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan sehingga mengakibatkan bencana asap.
Mengenai dugaan sejumlah perusahaan tersebut dimiliki oleh asing, Badrodin mengatakan masih menelitinya.
"Nah, ini, kan yang masih mau diselidiki, penelitiannya apakah di dalam sahamnya ada asing atau tidak," kata Badrodin di DPR, Kamis (17/9/2015).
Badrodin mengungkapkan polisi sudah mengantongi nama-nama perusahaan yang disinyalir membakar hutan dan lahan.
"Nama-namanya sudah ada, perusahaan sudah ada, tinggal nanti kita teliti, siapa direksinya, komisarisnya, siapa pemegang sahamnya," kata Badrodin.
Ketika didesak untuk menyebut berapa perusahaan asing yang terlibat, Badrodin menegaskan tidak akan buru-buru menyebutnya;.
"Kok perusahaan asing? Kita juga belum mengatakan itu, kita harus teliti dulu, jangan mengatakan itu perusahaan asing," kata dia.
Proses pemeriksaan terhadap direksi perusahaan, katanya, sudah mulai berjalan.
"Kalau nggak salah, hari ini ada di Bareskrim, sudah lapor," katanya.
Polisi, kata Badrodin, akan bersikap tegas, tetapi tidak mau gegabah dalam menindak perusahaan pembakar hutan dan lahan.
Badrodin mengatakan dalam kasus ini, kewenangan Polri hanya pada penyidikan, sedangkan soal sanksi pencabutan izin perusahaan menjadi urusan Kementerian Kehutanan.
Pagi tadi, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Herman Hidayat menilai tuntutan pencabutan izin perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sudah terlambat. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bahaya laten karena terus saban tahun.
"Ancaman pidana dan dicabut izin terhadap perusahaan yang terlibat, ini sebenarnya sudah terlambat, pemerintah daerah sudah mengalami kerugian ekonomi dan ekologi," kata Herman di gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Dia menilai pemerintah sudah kehilangan kewibawaan.
Walau begitu, Herman menyarankan Kementerian Kehutanan untuk mengatur fungsi hutan dengan mengoptimalkan daerah tempat hutan berada, khususnya dinas kehutanan.
