Pemulihan Kredibilitas Penegakan Hukum jadi Tantangan Pemerintah

Arsito Hidayatullah | Suara.com

Minggu, 18 Oktober 2015 | 09:26 WIB
Pemulihan Kredibilitas Penegakan Hukum jadi Tantangan Pemerintah
Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad saat tiba di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (2/7/2015). [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan pemulihan kredibilitas penegakan hukum masih akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada tahun kedua pemerintahannya.

"Kredibilitas penegakan hukum sempat rusak akibat kriminalisasi terhadap para pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta para pegiat antikorupsi," kata Dadang Trisasongko dihubungi di Jakarta, Minggu.

Dadang mengatakan kasus-kasus yang menjerat sejumlah pimpinan KPK dan pegiat antikorupsi itu telah berlangsung selama 10 bulan dan terus menggerus kepercayaan publik terhadap kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Dadang, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk menghentikan praktik kriminalisasi terhadap para pegiat antikorupsi itu.

"Jokowi harus bisa memerintah kepolisian dan kejaksaan untuk menghentikan praktik kriminalisasi ini," ujarnya.

Untuk mendukung hal itu, Dadang mengatakan fokus lain yang harus dimulai pada tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK adalah memastikan reformasi di kepolisian dan kejaksaan berjalan sesuai dengan prioritas presiden.

Selain itu, isu pelemahan KPK juga menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi-JK pada tahun kedua pemerintahannya. Dadang menilai konsolidasi politik setelah Jokowi terpilih sebagai presiden tampak belum tuntas, bahkan ke dalam partai-partai pengusungnya.

"Padahal kepentingan mereka sangat beragam dan bahkan bisa berjalan berlawanan arah dengan prioritas presiden. Kondisi ini memengaruhi banyak hal, misalnya Presiden terlihat tidak terlalu punya kendali terhadap inisiatif RUU KPK dan proses kriminalisasi," katanya.

Menurut Dadang, seharusnya, Presiden Jokowi dapat bersikap tegas dengan tidak menerima pembahasan RUU KPK atau program legislasi lain yang berpotensi melemahkan KPK serta RUU Pengampunan Nasional selama menjabat sebagai presiden.

Pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia satu tahun pada Selasa (20/10). Selama satu tahun memerintah, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan sebagaimana janji-janji kampanye yang tercantum dalam Nawa Cita. [Antara]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Revisi UU KPK, Fraksi Nasdem Ngaku Cuma Disodori Buat Tandatangan

Revisi UU KPK, Fraksi Nasdem Ngaku Cuma Disodori Buat Tandatangan

News | Kamis, 15 Oktober 2015 | 06:07 WIB

Terkini

Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan

Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan

News | Jum'at, 17 April 2026 | 19:18 WIB

Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta

Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta

News | Jum'at, 17 April 2026 | 19:09 WIB

Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta

Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta

News | Jum'at, 17 April 2026 | 19:03 WIB

Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya

Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:57 WIB

Apa Tugas Ombudsman? Ketua Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi

Apa Tugas Ombudsman? Ketua Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:51 WIB

Sehari Operasi, Anak Buah Pramono Tangkap 6,98 Ton Ikan Sapu-sapu

Sehari Operasi, Anak Buah Pramono Tangkap 6,98 Ton Ikan Sapu-sapu

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:37 WIB

Menaker Dorong Itjen Bertransformasi: dari Pencari Temuan Menjadi Mitra Pencegah Risiko

Menaker Dorong Itjen Bertransformasi: dari Pencari Temuan Menjadi Mitra Pencegah Risiko

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:32 WIB

Berapa Gaji Ketua Ombudsman? Baru Dilantik Seminggu, Kini Jadi Tersangka Korupsi

Berapa Gaji Ketua Ombudsman? Baru Dilantik Seminggu, Kini Jadi Tersangka Korupsi

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:30 WIB

Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Ijazah Palsu Jokowi untuk 3 Tersangka, Ini Alasannya

Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Ijazah Palsu Jokowi untuk 3 Tersangka, Ini Alasannya

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:29 WIB

Menaker: Serikat Pekerja Adalah Mitra, Bukan Lawan Perusahaan

Menaker: Serikat Pekerja Adalah Mitra, Bukan Lawan Perusahaan

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:27 WIB