Soal Kisruh Sampah, Ahok Diminta Interospeksi

Kisruh Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)  Bantargebang yang terjadi saat ini, harusnya  jadi peringatan bagi Pemprov DKI Jakarta bahwa provinsi yang juga ibukota Republik Indonesia ini belum punya sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, efektif dan efesien.

Anggota Komisi III DPD, dari daerah pemilihan Jakarta, Fahira Idris mengingatkan persoalan sampah di Jakarta bagai bom waktu, bisa meledak kapan saja. Dari gubernur ke gubernur, kisruh sampah Jakarta selalu terjadi, tetapi hingga kini belum ada terobosan agar volume sampah di Jakarta bisa dikurangi sebelum sampai ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi.

Menurutnya, persoalan utama sampah Jakarta adalah volume sampah yang terlalu banyak sehingga imbasnya merembet ke mana-mana.

'Mulai dari gangguan pengelolaan sampah menjadi kompos dan listrik di TPST hingga truk-truk sampah terpaksa mengangkut sampah di luar jam operasional karena sampah di Jakarta sudah menumpuk," tegasnya.

Dampak terbesar dari volume sampah yang terus membesar, tentunya persoalan lingkungan hidup, yang ujungnya penolakan masyarakat sekitar TPST.

“Kita semua tahu, macet, banjir, dan sampah persoalan menahun di Jakarta. Tetapi memang untuk sampah, saya belum melihat ada terobosan baru dari Gubernur yang sekarang. Padahal sampah di Jakarta ini, jika tak dikelola dengan baik bisa jadi bencana nasional. Bagaimana Jakarta tidak tergantung (dengan TPST Bantargebang), kalau di wilayah Jakarta sendiri tidak ada TPST. Idealnya, Bantargebang itu jadi penyangga bukan tempat pembuangan yang utama. Cobalah Pemprov DKI introspeksi kebijakannya soal sampah,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (4/11).

Fahira, yang juga Wakil Ketua Komite III DPD ini mengungkapkan, sudah saatnya Pemprov DKI memperlakukan persoalan sampah sama seriusnya dengan mengatasi banjir dan macet. Semua sumber daya harus dikerahkan agar ada solusi konkret dan langsung ke pokok persoalan sampah, yaitu menekan produksi sampah semaksimal mungkin, disertai perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sampah.

Menurutnya, dengan APBD yang cukup besar, tiap wilayah administrasi di Jakarta harusnya sudah punya TPST yang dilengkapi dengan alat sampah terpadu Intermediate Treatment Facility/ITF atau fasilitas pengolahan sampah antara untuk mengurangi jumlah sampah sebelum masuk ke TPST.  Selain mengurangi biaya pengangkutan sampah ke pembuangan akhirnya, ITF ini juga bisa mengubah sampah jadi energi alternatif dan pupuk kompos.

Ia juga menyarankan, agar secara bertahap setiap RW di Jakarta punya Bank Sampah dan harus ada sosialisasi masif bahwa baik rumah tangga, usaha, maupun kawasan komersil harus dipaksa bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan dengan memilah sampah organik, anorganik, dan sampah beracun/berbahaya. Keharusan memilah sampah ini jadi syarat jika ingin sampahnya diangkut.

"Beri insentif bagi warga atau kelompok warga yang mampu mengelola sampah dengan kegiatan reduce, reuse, recycle di lingkungannya, dan beri sanksi bagi yang tidak," tegasnya.