Tolak "Parliamentary Threshold", PBB Minta Pemerintah Siapkan UU

Ruben Setiawan

Kamis, 26 November 2015 | 02:05 WIB
Tolak "Parliamentary Threshold", PBB Minta Pemerintah Siapkan UU
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. [suara.com/Nikolaus Tolen]

Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan penolakannya terhadap sistem Parliamentary Threshold pada Pemilu mendatang dan pemerintah diminta segera menyiapkan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sejak dini.

"Kalau bisa tahun ini pemerintah sudah menyiapkan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu agar pembahasannya tidak mendadak, sehingga bisa menghasilkan peraturan yang benar-benar matang dan tidak merugikan salah satu pihak," kata Yusril seperti dikutip Antara di Malang, Rabu.

Ia mengakui dengan diberlakukannya sistem Parliamentary Threshold (PT), PBB yang pada Pemilu lalu seharusnya memiliki wakil di DPR harus rela menyerahkan pada partai lain yang PT-nya lebih tinggi. "Ini kan lucu, anggota dewan yang jadi tidak dilantik, tapi yang tidak jadi justru dilantik," ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, PBB tidak mempunyai wakil di lembaga wakil rakyat (DPR) karena sistem Pemilu yang sangat tidak menguntungkan. Kalau mau jujur, kursi PBB lebih banyak dari Partai Hanura, tetapi karena sistemnya seperti itu, PBB harus tersingkir dari kursi parlemen.

Menyadari pengalaman politik pada Pemilu sebelumnya, Yusril mendesak pemerintah agar menyiapkan peraturan perundangan tentang Pemilu sedini mungkin agar pembahasannya juga tidak dilakukan secara mendadak.

"Menyadari kelemahan model PT minimal 2,5 persen itu, PBB merasa perlu menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jawa," katanya.

Menyinggung pelaksanaan Mukernas yang dibuka di Kota Malang pada Rabu (25/11) malam, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tema besar yang diangkat adalah meningkatkan "Konsolidasi dan Revitalisasi Kekuatan Partai".

Menurut dia, konsolidasi dan revitalisasi kekuatan partai akan mengacu pada langkah membangun beberapa hal, di antaranya manajemen partai, infrastruktur, pengkaderan, pencitraan dan pemenangan Pemilu serentak. "Mukernas ini kami lakukan setelah Muktamar ke-4 tahun ini," katanya.

Upaya partai untuk mewujudkan hal itu sudah dilakukan dengan membangun struktur kepengurusan hingga tingkat paling bawah, yakni kecamatan dan desa. Pada 2016, seluruh struktur harus sudah terbentuk dan 2017 sudah jalan.

"Sebenarnya PBB secara ideologis memiliki akar dalam masyarakat, bahkan sebelum partai ini didirikan pada 1998 silam. Oleh karena itu, kami sebenarnya punya basis riil yang menjadi modal dan kekuatan kami dalam dunia perpolitikan," ucapnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Tak Cuma Jerat Internal Polisi, Yusril Dorong Aktor Intelektual Penyadapan Presiden Dibongkar

Tak Cuma Jerat Internal Polisi, Yusril Dorong Aktor Intelektual Penyadapan Presiden Dibongkar

News | Rabu, 18 November 2026 | 20:49 WIB

PT 7 Persen di RUU Pemilu Disorot, Suara Jutaan Pemilih Terancam Terbuang

PT 7 Persen di RUU Pemilu Disorot, Suara Jutaan Pemilih Terancam Terbuang

News | Senin, 16 November 2026 | 10:10 WIB

PT 7 Persen di RUU Pemilu Disorot, Partai Nonparlemen Terancam Makin Sulit Masuk DPR

PT 7 Persen di RUU Pemilu Disorot, Partai Nonparlemen Terancam Makin Sulit Masuk DPR

News | Senin, 16 November 2026 | 10:00 WIB

Gibran Terbukti Tak Penuhi Syarat, Apakah Prabowo Juga Harus Mundur? Ini Kata Menko Yusril

Gibran Terbukti Tak Penuhi Syarat, Apakah Prabowo Juga Harus Mundur? Ini Kata Menko Yusril

News | Minggu, 15 November 2026 | 19:17 WIB

Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:36 WIB

Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan MPR, Prabowo Berhak Ajukan Nama Pengganti

Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan MPR, Prabowo Berhak Ajukan Nama Pengganti

News | Kamis, 12 November 2026 | 14:41 WIB

Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres

Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres

News | Kamis, 12 November 2026 | 14:28 WIB

Pengunduran Diri Gibran Dibahas di Istana, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

Pengunduran Diri Gibran Dibahas di Istana, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

News | Kamis, 12 November 2026 | 14:15 WIB

Yusril: Tak Ada Lagi Jalan untuk Selamatkan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Yusril: Tak Ada Lagi Jalan untuk Selamatkan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

News | Kamis, 12 November 2026 | 13:49 WIB

Yusril Tegaskan Pencabutan Suket Gibran Sebagai Tindak Lanjut Putusan MA

Yusril Tegaskan Pencabutan Suket Gibran Sebagai Tindak Lanjut Putusan MA

News | Kamis, 12 November 2026 | 13:19 WIB

Terkini

Dari Transaksi Pertama hingga Belajar Memahami Investasi Lewat New BIONS

Dari Transaksi Pertama hingga Belajar Memahami Investasi Lewat New BIONS

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 21:05 WIB

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang: Saat 'Iming-Iming Pekerjaan' Jadi Senjata Relasi Kuasa

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang: Saat 'Iming-Iming Pekerjaan' Jadi Senjata Relasi Kuasa

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 21:05 WIB

Profil PT Fonusa Agung Mulia

Profil PT Fonusa Agung Mulia

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 20:18 WIB

Mengenal Karbon Biru, Cara Laut dan Mangrove Membantu Menekan Pemanasan Global

Mengenal Karbon Biru, Cara Laut dan Mangrove Membantu Menekan Pemanasan Global

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 20:12 WIB

Mengenal Intolerance of Uncertainty: Alasan Kamu Terus Menggulir Berita PHK dan Krisis Ekonomi

Mengenal Intolerance of Uncertainty: Alasan Kamu Terus Menggulir Berita PHK dan Krisis Ekonomi

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 20:07 WIB

Siapa Bakal Jadi Wapres Prabowo? Dasco hingga KDM Merapat ke Hambalang

Siapa Bakal Jadi Wapres Prabowo? Dasco hingga KDM Merapat ke Hambalang

News | Minggu, 22 November 2026 | 20:00 WIB

Pria Ditemukan Tewas Membusuk di Gedung Bekas Bandara Kemayoran, Masih Diselidiki Penyebabnya

Pria Ditemukan Tewas Membusuk di Gedung Bekas Bandara Kemayoran, Masih Diselidiki Penyebabnya

News | Minggu, 22 November 2026 | 19:51 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Ari Yusuf Amir: Jangan Sampai Jadi Alat Kriminalisasi

UU Perampasan Aset Disahkan, Ari Yusuf Amir: Jangan Sampai Jadi Alat Kriminalisasi

News | Minggu, 22 November 2026 | 19:45 WIB

Cara Mengunci Chat WhatsApp agar Privasi Terjaga, Bisa Pakai Sidik Jari hingga Kode Rahasia

Cara Mengunci Chat WhatsApp agar Privasi Terjaga, Bisa Pakai Sidik Jari hingga Kode Rahasia

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 19:23 WIB

Waspada WhatsApp Disadap! Kenali Modus Lewat WA Web hingga Spyware dan Cara Mencegahnya

Waspada WhatsApp Disadap! Kenali Modus Lewat WA Web hingga Spyware dan Cara Mencegahnya

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 19:22 WIB

×