Menkopolhukam Dukung Penutupan Tambang Emas Ilegal Gunung Botak

Ruben Setiawan | Suara.com

Jum'at, 27 November 2015 | 01:45 WIB
Menkopolhukam Dukung Penutupan Tambang Emas Ilegal Gunung Botak
Luhut bahas Pencatutan Nama Presiden

Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan mendukung tindakan Pemerintah Provinsi Maluku menutup aktivitas penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Pulau Buru.

"Penambangan liar memang harus dihentikan dan ditutup. Syukur saya mendengar dari Gubernur Maluku Said Assagaff bahwa Gunung Botak juga sudah ditutup," kata Menko Luhut disela - sela Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Maluku (MAMA), di Ambon, Kamis.

Luhut mengingatkan Pemprov Maluku jika areal pertambangan emas Gunung Botak akan dikelola, hendaknya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta tidak menggunakan bahan berbahaya terutama merkuri dan sianida.

"Saya terkejut mendengar penjelasan Gubernur Said bahwa ternyata yang memasok dan menggunakan merkuri serta sianida para areal pertambangan di Gunung Botak ternyata para penambang dari luar Maluku," ujarnya seperti dikutip Antara.

Penggunaan merkuri dan sianida tidak hanya merusak lingkungan sekitar atau tumbuhan mati, tetapi lebih dari yang terkena dampak paling berbahaya adalah generasi penerus bangsa di Maluku di masa mendatang.

Dia menegaskan, areal pertambangan yang dilakukan secara ilegal di berbagai daerah di tanah air harus segera ditutup.

"Jika dibiarkan terus berlangsung maka dikhawatirkan dalam kurun 10 tahun mendatang ada satu generasi yang hilang atau lahir dengan kondisi keterbelakangan mental atau bodoh," tegasnya.

Dia menambahkan, langkah tegas penutupan lokasi penambangan ilegal di berbagai daerah dengan melibatkan TNI dan Polri, merupakan dalah satu solusi untuk mencegah berulangnya kasus Minamata di Jepang tahun 1953, atau di Teluk Buyat di Sulawesi Utara.

"Karena itu saya mengimbau pemprov serta aparat keamanan untuk bertindak tegas menutup semua kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah di tanah air, sehingga tidak terulang lagi berbagai kasus pencemaran lingkungan maupun penyakit," tandasnya.

Kegiatan penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru dimulai sejak tahun 2011, di mana pada periode 2012 -2013 tercatat sebanyak lebih dari 30 ribu penambang yang datang dari berbagai daerah melakukan aktivitas penambangan di lokasi seluas 250 hektar tersebut.

Aktivitas penambangan yang dilakukan dengan menggunakan merkuri dan sianida secara berlebihan menyebabkan daerah aliran sungai (DAS) Anahoni yang bermuara di Teluk Kaiely mengalami kerusakan sangat parah.

Aliran air pada DAS tersebut menjadi kering serga ribuan tanaman sagu mati, selain itu, terdapat ratusan kolam rendaman yang mengandung bahan beracun dan logam berat akibat penggunaan merkuri dan sianida secara berlebihan, dibiarkan begitu saja oleh para penambang. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Menteri LH: PT Agincourt Resources Boleh Kelola Tambang Emas Martabe Lagi

Menteri LH: PT Agincourt Resources Boleh Kelola Tambang Emas Martabe Lagi

Bisnis | Jum'at, 20 Maret 2026 | 20:18 WIB

Pemerintah Diminta Jelaskan Status Tambang Emas Martabe

Pemerintah Diminta Jelaskan Status Tambang Emas Martabe

Bisnis | Senin, 09 Maret 2026 | 09:01 WIB

Bareskrim Angkut Isi Toko Emas di Nganjuk, Telusuri TPPU Hasil Tambang Ilegal Kalbar

Bareskrim Angkut Isi Toko Emas di Nganjuk, Telusuri TPPU Hasil Tambang Ilegal Kalbar

News | Jum'at, 20 Februari 2026 | 21:34 WIB

WN China Didakwa Dalangi Tambang Emas Ilegal di Ketapang

WN China Didakwa Dalangi Tambang Emas Ilegal di Ketapang

News | Jum'at, 20 Februari 2026 | 12:56 WIB

Bumi Resources Minerals Buka Suara Lahan Tambang Emas di Segel Satgas PKH

Bumi Resources Minerals Buka Suara Lahan Tambang Emas di Segel Satgas PKH

Bisnis | Rabu, 18 Februari 2026 | 11:33 WIB

Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut, KLH Pastikan Gugatan ke PTAR Terus Berjalan

Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut, KLH Pastikan Gugatan ke PTAR Terus Berjalan

Bisnis | Sabtu, 14 Februari 2026 | 21:25 WIB

Nasib Tambang Emas Martabe Diumumkan Pekan Depan

Nasib Tambang Emas Martabe Diumumkan Pekan Depan

Bisnis | Jum'at, 13 Februari 2026 | 18:29 WIB

Luhut Ikut Buka Suara soal Tambang Emas Martabe: Tak Ada Tekanan dari Luar!

Luhut Ikut Buka Suara soal Tambang Emas Martabe: Tak Ada Tekanan dari Luar!

Bisnis | Jum'at, 13 Februari 2026 | 14:05 WIB

Bahlil: Presiden Instruksikan Cek Ulang Izin Tambang Emas Martabe

Bahlil: Presiden Instruksikan Cek Ulang Izin Tambang Emas Martabe

Bisnis | Kamis, 12 Februari 2026 | 11:20 WIB

Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut

Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut

Bisnis | Rabu, 11 Februari 2026 | 18:23 WIB

Terkini

Donald Trump Secara Terbuka Isyaratkan Ingin Ambil Minyak Iran dan Rebut Pulau Kharg

Donald Trump Secara Terbuka Isyaratkan Ingin Ambil Minyak Iran dan Rebut Pulau Kharg

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:45 WIB

Kejagung Hormati Sikap DPR, Tegaskan Proses Hukum Amsal Sitepu Tetap Berjalan

Kejagung Hormati Sikap DPR, Tegaskan Proses Hukum Amsal Sitepu Tetap Berjalan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:42 WIB

Komnas HAM Nilai Kasus Andri Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM, Tapi Tunggu Keputusan Internal

Komnas HAM Nilai Kasus Andri Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM, Tapi Tunggu Keputusan Internal

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:35 WIB

'Brownis Jaksa' Jadi Sorotan, Kejagung Bantah Intimidasi Amsal Sitepu: Itu Program Humanis

'Brownis Jaksa' Jadi Sorotan, Kejagung Bantah Intimidasi Amsal Sitepu: Itu Program Humanis

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:29 WIB

Dinyatakan Hilang Misterius, Pak Tam Ditemukan di Mekkah

Dinyatakan Hilang Misterius, Pak Tam Ditemukan di Mekkah

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:11 WIB

Tutup Pintu Damai, Pelapor Ijazah Palsu Jokowi Minta Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Ditahan

Tutup Pintu Damai, Pelapor Ijazah Palsu Jokowi Minta Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Ditahan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:09 WIB

Iran Terapkan Rezim Navigasi Baru di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Tarif Transit

Iran Terapkan Rezim Navigasi Baru di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Tarif Transit

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:07 WIB

Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus: Komnas HAM Incar Keterangan TNI Usai Periksa Polda

Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus: Komnas HAM Incar Keterangan TNI Usai Periksa Polda

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:02 WIB

600 Ribu Lahan Sawah Beralihfungsi, Pemerintah Susun RPP untuk Atur Sanksi Denda

600 Ribu Lahan Sawah Beralihfungsi, Pemerintah Susun RPP untuk Atur Sanksi Denda

News | Senin, 30 Maret 2026 | 15:59 WIB

WFH untuk Hemat BBM di Tengah Krisis Energi, Solusi Efektif atau Hanya Sementara?

WFH untuk Hemat BBM di Tengah Krisis Energi, Solusi Efektif atau Hanya Sementara?

News | Senin, 30 Maret 2026 | 15:56 WIB