DK PBB Perbarui Sanksi Terhadap Gerilyawan Afghanistan

Selasa, 22 Desember 2015 | 06:56 WIB

Tentara Nasional Afghanistan bersiaga menyusul serangan ke bandara Kandahar, Rabu (9/12/2015). (Reuters)

Suara.com - Dewan Keamanan PBB pada Senin (21/12/2015) memperbarui rejim sanksi terhadap kelompok gerilyawan di Afghanistan. Namun pada saat yang sama, DK PBB menyampaikan keprihatinan besarnya mengenai situasi keamanan di negeri tersebut.

Dalam satu resolusi yang disahkan dengan suara bulat, DK menyampaikan keprihatinan kuatnya mengenai situasi keamanan di Afghanistan, terutama kerusuhan dan serangan oleh Taliban, Al-Qaida dan hubungan kuat antara aksi perlawanan dan teror serta perdagangan narkotika.

Dewan tersebut juga menyampaikan keprihatinan mengenai peningkatan kehadiran dan potensi pertumbuhan pada masa depan kelompok yang berafiliasi kepada IS (yang juga dikenal dengan nama ISIL) di Afghanistan.

Salah Umumkan Juara, Bukan Miss Kolombia yang Paling Kesal

DK memperpanjang rejim sanksi, antara lain mempertahankan pembekuan aset, larangan bepergian dan embargo senjata atas lembaga atau orang tertentu.

Namun, resolusi itu mengakui situasi keamanan di Afghanistan telah merekah dan sebagian anggota Taliban telah bergabung dengan Pemerintah Afghanistan dan mendukung penyelesaian damai bagikonflik yang berkecamuk di Afghanistan.

Oleh karenanya, Dewan tersebut menyampaikan "keinginannya untuk memberi kesempatan bagi pencabutan sanksi atas mereka yang bergabung", kata resolusi itu, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Mengenai upaya memerangi aliran dana gerilyawan, resolusi tersebut menyeru semua pihak terkait agar "membekukan tanpa penundaan dana dan aset lain keuangan atau sumber ekonomi" per orangan, kelompok dan lembaga sesuai dengan daftar sanksi di dalam Resolusi 1988 (2011).

Pada Senin pagi, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan Nicholas Haysom memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan.

Ia memuji Pemerintah Persatuan Nasional atas keberhasilan menggolkan agenda politiknya, termasuk pelaksanaan ketentuan Kesepakatan September 2014, serta atas brelanjutnya pelaksanaan pembangunan blok bagi peningkatan ekonomi jangka-panjang, kata Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq.

Menurut Haysom, Afghanistan --yang terus menghadapi tantangan besar-- telah melewati tahun pertama peralihannya, suatu prestasi, kata Haq. (Antara)