Suara.com - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Rabu (23/12/2015) dengan suara bulat mensahkan resolusi, dan menyambut baik kesepakatan antar-faksi politik yang bersaing di Libya untuk membentuk pemerintah persatuan nasional.
Resolusi tersebut, yang menyambut baik pembentukan Dewan Presiden sembilan-anggota di Libya, juga menyeru DK agar mengupayakan pembentukan pemerintah dalam waktu 30 hari dan menuntaskan pengaturan keamanan yang diperlukan untuk menstabilkan Libya.
Kesepakatan yang diperantarai PBB itu ditandatangani pada Kamis (24/12/2015) di Maroko oleh anggota parlemen yang bersaing di Libya, satu parlemen yang diakui masyarakat internasional dan satu lagi yang diproklamasikan secara sepihak di Tripoli, bersama wakil dari semua partai politi8k Libya, pemerintah kota praja dan kelompok masyarakat sipil.
Menurut kesepakatan tersebut, semua peserta dialog mengenai Libya akan membentuk pemerintah persatuan guna mengakhiri kerusuhan dan kekacauan politik di negeri itu, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.
Resolusi tersebut juga mensahkan Komunike Roma, dokumen yang telah menjanjikan dukungan buat pemerintah persatuan nasional sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di Libya.
Libya telah menghadapi krisis politik antara dua parlemen dan pemerintah yang bersaing serta memperebutkan keabsahan di tengah kekacauan dan kondisi tidak-aman selama bertahun-tahun, setelah tergulingnya mendiang pemimpin Libya Muammar Gaddafi.
PBB telah menaja beberapa dialog antar-kelompok yang bersaing di Libya sejak September 2014, di dalam dan luar Libya, guna mengakhiri perpecahan politik di negeri tersebut.
Libya memang didera konflik berkepanjangan sejak jatuhnya Moammar Gaddafi pada 2011 setelah berkuasa sejak 1 September 1969. Sayangnya kejatuhan Gaddafi lantas diikuti dengan konflik kembali berkepanjangan dan menyisakan 2 poros besar, kekuatan Islamis dan sekuler.
(Antara)
