Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengusulkan dilakukan Munas untuk mengantisipasi kelowongan kepengurusan. Kepengurusan Golkar akan habis masa kerjanya, pada akhir 2015, sementara dua kubu Golkar masih bertikai dan belum mendapat pengakuan yang sah.
Menurut Wakil Ketua Umum Golkar Munas Bali Azis Syamsudin, usulan Akbar tersebut akan dibawa ke DPP Golkar. Namun, dia bersikukuh bila Golkar kubunya, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie, merupakan yang sah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).
"Permintaan itu kita hargai, itu bisa jadi pembahasan di DPP," kata Azis di DPR, Jakarta, Rabu (30/12/2015).
"Permintaan itu kita hargai, itu bisa jadi pembahasan di DPP," kata Azis di DPR, Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Dia beranggapan, sejak putusan MA itu keluar, artinya Menteri Hukum dan HAM harus mengeluarkan pengakuan terhadap Golkar yang sah, yang menurut Azis adalah Golkar Munas Bali.
Azis menganggap, Yasona tidak melaksanakan tugasnya dengan tidak mengeluarkan surat pengesahan itu. Ketua Komisi III ini pun menyarankan supaya Yasona mundur, seperti Dirjen Perhubungan Darat yang tidak mampu menjalankan tugasnya mengatasi kemacetan.
"Sejak putusan itu diketok, saat itulah Yasona memutuskan. Kalau tidak bisa melaksanakan substansi hukum, ya sebaiknya dia mundur seperti Dirjen Pajak dan Dirjen Perhubungan Darat," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perpecahan Golkar mulai terjadi pasca Pileg dan Pilpres 2014 berlangsung. Saat itu, Golkar gagal mengusung calon dan akhirnya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang kalah oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Dengan kekalahan itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Golkar mengambil sikap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut dianggap oleh beberapa tokoh Golkar menabrak doktrin partai yang harus selalu berada di pemerintahan demi menjalankan visi dan misi partai.
Sejumlah tokoh Golkar yang tak setuju menjadi oposisi bergabung dalam barisan yang dipimpin Agung Laksono. Sementara tokoh Golkar yang pro oposisi dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dipimpin Aburizal Bakrie.
Golkar pun terbelah setelah kubu Aburizal Bakrie menyelenggarakan Munas IX di Bali pada 30 November-4 Desember 2014 dan menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum serta Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal.
Sementara itu, kubu Agung Laksono menggelar Munas IX pada 6-8 Desember 2014 di Jakarta dan menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum serta Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal.
Dengan kekalahan itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Golkar mengambil sikap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut dianggap oleh beberapa tokoh Golkar menabrak doktrin partai yang harus selalu berada di pemerintahan demi menjalankan visi dan misi partai.
Sejumlah tokoh Golkar yang tak setuju menjadi oposisi bergabung dalam barisan yang dipimpin Agung Laksono. Sementara tokoh Golkar yang pro oposisi dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dipimpin Aburizal Bakrie.
Golkar pun terbelah setelah kubu Aburizal Bakrie menyelenggarakan Munas IX di Bali pada 30 November-4 Desember 2014 dan menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum serta Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal.
Sementara itu, kubu Agung Laksono menggelar Munas IX pada 6-8 Desember 2014 di Jakarta dan menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum serta Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal.
