Infografis
Suara.com - Partai Golkar mengalami kevakuman kepengurusan akibat Surat Keputusan MenkumHAM Yasona H Laoly yang mencabut kepengurusan Golkar Munas Jakarta kepemimpinan Agung Laksono tanpa merujuk ke Golkar Munas Bali kepemimpinan Aburizal Bakrie.
Agenda yang dihadapi Golkar paling dekat adalah soal penunjukan kursi Ketua DPR. Kursi ini menjadi kosong karena Setya Novanto mundur di tengah penanganan perkara kasus etikanya terkait skandal 'Papa Minta Saham' di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Ketua DPP Golkar Munas Jakarta Leo Nababan punya pemikiran lain. Dia minta untuk kursi pimpinan DPR dikocok ulang.
Menurutnya, sudah saatnya kursi pimpinan DPR dikembalikan sesuai urutan perolehan suara dalam Pilpres 2014.
"Kami lebih tertarik dikocok ulang. Karena dikembalikan ke UU semula. Karena apa? Karena UU yang dulu, siapa partai yang menang, itu yang ketua DPR," kata Leo dihubungi suara.com, Jakarta, Sabtu (2/1/2015).
Dia menambahkan, penerapan kursi pimpinan DPR saat ini tidaklah tepat. Leo malah menilai, kompisisi kursi pimpinan DPR saat ini hanya sebagai akal-akalan belaka.
"Ini kan karena pintar-pintar kita, membuatlah UU MD3 itu. Kami dari Golkar Kubu Agung Laksono menginginkan itu kembali ke awal. Jangan lagi kita tipu-menipu dalam tata kenegaraan ini. Rusak ini negara," katanya.
