Suara.com - Lembaga Pemilihan Umum Haiti pada Jumat (22/1/2016) menunda pemilihan presiden yang dijadwalkan diselenggarakan pada Minggu, (24/1/2016) dengan alasan keamanan.
Dewan Pemilihan Sementara (CEP) menyatakan kejadian serius dalam beberapa jam belakangan di lima departemen Haiti, termasuk serangan terhadap dua tempat pemungutan suara, membuat lembaga tersebut mengambil keputusan itu.
"Akibat situasi keamanan yang memburuk dan ancaman terhadap proses pemilihan, CEP telah menunda pemungutan suara yang dijadwalkan diadakan pada 24 Januari," kata CEP di dalam siaran pers.
Media lokal melaporkan tindakan tersebut dilakukan setelah calon oposisi Jude Celestin memboikot pemungutan suara dan menolak untuk menyampaikan komitmen bagi tanggal baru dengan alasan kecurangan dalam pemilihan umum.
Lebih dari 1.000 orang berpawai melalui bagian tengah Port-au-Prince dan di luar Kedutaan Besar AS, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Mereka menyerukan penundaan pemilihan umum, kata harian Haiti, Libre.
Sejak babak pertama pemilihan presiden pada Oktober, saat Celestin menempati posisi kedua di antara 54 calon dan berada di belakang calon partai yang memerintah Jovenel Mois, Celstin telah menyatakan Pemerintah Presiden Michel Martelly memanipulasi hasil sehingga menguntungkan calon partai yang berkuasa.
Haiti telah terperosok ke dalam krisis politik sejak tahun lalu, sehingga memaksa Perdana Menteri Laurent Lamothe mengundurkan diri dan membuat Parlemen terguncang setelah pemilihan anggota parlemen ditunda.
Pemrotes pada Jumat juga menuntut pembubaran CEP dan pemerintah serta pembentukan pemerintah peralihan.
CEP mencela kebakaran yang terjadi di kantor regional CEP di departemen utara, Limbe, dan departemen tengah, Lascahobas, serta usaha pembakaran di Thomonde, Torbeck, Artibonite, Grand Goave serta Port-au-Prince.
Selain itu, satu tempat pemungutan suara di departemen timur, Savanette, dibakar dan beberapa pria bersenjata mencuri bahan pemilihan di Fond-Parisien.
"Guna melindungi nyawa pemilih, para pejabat pemilihan umum dan harga negara, terutama gedung sekolah, CEP telah mengambil keputusan tersebut (untuk menunda pemungutan suara)," demikian isi siaran pers CEP.
Pengumuman CEP itu dikeluarkan beberapa jam setelah Misi PBB di Haiti (Minustah) dan masyarakat internasional kembali menyampaikan dukungan mereka bagi proses pemilihan umum yang "adil dan melibatkan banyak pihak" --yang "menjamin pembaruan demokratis semua lembaga negara".
Minustah, Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Brazil, Uni Eropa dan Organisasi Negara Amerika, semuanya, telah mencela kerusuhan baru-baru ini selama proses pemilihan umum dan telah meminta semua pihak agar mengizinkan rakyat Haiti memberi suara mereka tanpa pemaksaan dan kekerasan.
Haiti, negara dengan 10 juta warga yang berbagi Pulau Hispaniola dengan Republik Dominika, menyelenggarakan babak pertama pemilihan umum anggota dewan legislatif pada 9 Agustus, lalu menggelar babak pertama pemilihan presiden dan babak kedua pemungutan suara bagi dewan legislatif pada 25 Oktober. (Antara)
