Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zuklifli Hasan menegaskan saat ini sudah ada kesadaran agar bangsa Indonesia memiliki haluan negara jangka pendek, menengah dan panjang ke mana arah yang hendak dituju.
"Kita perlu ada haluan negara semesta berencana, bukan hanya soal pembangunan tapi soal kenegaraan, wawasan kebangsaan," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di Denpasar, Bali, Minggu petang (31/1/2016).
MPR melakukan rapat Koordinasi Pimpinan MPR RI, dengan Pimpinan Badan Sosialisasi MPR, Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Pimpinan Badan Penganggaran MPR dan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR, selama dua hari.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, para Pimpinan Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah, Edhy Prabowo, Alimin Abdullah, Prof, Bahtiar Aly. Para Pimpinan Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarulzaman, TB. Soenmandjaja, Martin Hutabarat.
Para Pimpinan Badan Penganggaran MPR Idris laena, Guntur Sasono, Suarifuddin Suding, Muh. Asri Anas. Para Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid, Prof, Sudjarto.
Rapat Koordinasi membahas segala permasalahan seputar evaluasi program-program MPR RI, kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI, dan membahas rencana program MPR RI tahun 2016 serta penganggarannya.
Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan saat ini Partai Golkar, NasDem, PDI-P, dan PAN sudah mewacanakan perlunya haluan negara semacam GBHN dulu bagi bangsa ini.
"Jadi kalau dirasakan penting, ini kenapa tidak.
Kita perlu diskusi yang panjang, memperluas wawasan seperti apa Indonesia 25 tahun atau 50 tahun ke depan," kata Zulkifli.
MPR tambah Zulkifli saat ini menampung semua masukan yang ada, tetapi ada satu masukan yang hampir sama yakni; usulan soal harus adanya haluan negara.
"Soal haluan negara ini sangat penting. Sekarang bupati dan gubernur jalan-jalan sendiri, apalagi masa tugasnya masing-masing," kata Zulkifli.
Sebagaimana diketahui, wacana Amandemen UUD 1945 dikemukakan oleh PDI Perjuangan dalam Rakernas PDIP pada Januari 2016 lalu. Menurut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pasca amandemen UUS 1945 setelah Reformasi 1998, ketentuan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihapuskan.
Ketiadaan GBHN membuat Indonesia seolah kehilangan arah dalam jangka panjang karena setiap terjadi pergantian Presiden Republik Indonesia, arah pembangunan nasional kerap berganti. Kondisi ini membuat PDIP mengusulkan kembali dilakukan Amandemen UUS 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN. (Antara)
