Suara.com - Presiden Joko Widodo akan memberikan teguran kepada para menterinya yang bersiteru di ranah publik mengenai sebuah kebijakan Pemerintah. Sebab perseteruan antar Menteri tersebut dinilai sudah saling 'menyerang' secara pribadi masing-masing.
Apa bentuk teguran yang akan dijatuhkan oleh Jokowi kepada para pembantunya yang bersiteru tersebut?
"Saya kira tentu Presiden punya cara, yang saya tidak tahu. Tentu beliau punya cara menyelesaikan silang pendapat para pembantunya di ranah publik itu. Paling tidak tadi disampaikan, para Menteri itu akan dimintai penjelasan masing-masing," kata Johan Budi SP, Juru Bicara Presiden kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Dia menjelaskan, para Menteri yang akan dievaluasi itu tidak hanya dua orang antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya, Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said tetapi ada beberapa Menteri lainnya.
Khusus dua Menteri ini saling bersiteru di ranah publik mengenai rencana proyek pengembangan gas Blok Masela di Maluku, Rizal ngotot proyek itu dilakukan dengan skenario on shore atau di darat sedangkan Sudirman menginginkan secara off shore atau di laut.
"Tidak hanya dua Menteri, tetapi ada beberapa Menteri yang juga bersilang pendapat secara terbuka. Karena ini tidak etis, tidak elok," ujar dia.
Mereka, lanjut Johan nanti akan dimintai penjelasan oleh Jokowi mengenai konfliknya tersebut dalam sidang Kabinet nanti. Sebab perseteruan itu dinilai mengganggu kinerja Kabinet Pemerintahan saat ini dan dipandang negatif oleh masyarakat yang bisa menimbulkan ketidak percaayaan publik.
"Nanti Presiden minta penjelasan mereka di dalam sidang Kabinet. Dalam kacamata Presiden ini tentu bisa mengganggu apa yang ditekankan selama ini, yakni kerja, kerja, kerja," terang Johan.
"Saya kira Presiden akan melakukan evaluasi terkait kinerja Menteri. Evaluasi dalam bentuk apa saya kira Presiden yang tahu".
Seperti diketahui, sejumlah Menteri yang bersiteru dan bersilang pendapat selain Rizal Ramli dan Sudirman Said diantaranya adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan vs Menteri BUMN Rini Soemarno terkait kasus proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman vs Menteri Pedagangan Thomas Lembong mengenai impor beras.
Lalu Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar yang meminta direksi Garuda diganti karena merasa kecewa, kemudian dikritik oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui media sosial yang menyebut masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.