Simposium Tragedi 1965 Tak Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Pebriansyah Ariefana, Ummi Hadyah Saleh

Jum'at, 15 April 2016 | 17:37 WIB
Simposium Tragedi 1965 Tak Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Feri Kusuma dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Kramat, Jakarta, Jumat (15/4/2016). (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Suara.com - Pemerintah berencana Simposium Nasional 'Membedah Tragedi 1965' yang akan diselenggarakan antara lain oleh Menteri Politik Hukum dan HAM dan Dewan Pertimbangan Presiden di Hotel Aryaduta pada 18-19 April 2016.

Salah satu poinnya menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran berat HAM dalam tragedi kemanusiaan 1965, dengan konsep pemulihan korban dan rehabilitasi korban.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Simposium Nasional bukan jawaban dari atas tuntutan para korban.

"Perjuangan korban selama bertahun tahun dengan cara melakukan Simposium Nasional bukan jawaban atas tuntutan para korban dan aktivis HAM," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Feri Kusuma dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Kramat, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Tak hanya itu, Ferry menilai jadwal Simposium Nasional yang digelar dua hari untuk membahas persoalan tragedi Politik 1965, yang didominasi untuk presentasi para pembicara dengan tema non hak asasi manusia dan tidak diberikan waktu yang cukup untuk mendengar suara korban.

"Simposium ini hanya untuk mendengar pendapat berbagai pihak, patut diduga presentasi tersebut justru akan menempatkan pembenaran-pembenaran praktek kekerasan terhadap warga sipil yang seharusnya dilindungi negara. Sementara komposisi perwakilan dari organisasi korban yang diundang juga tidak jelas,"ucapnya.

Lebih lanjut kata Feri, pada tanggal 12 Juni 2003 Mahkamah Agung meminta kepada Presiden permohonan rehabilitasi bagi korban 1965 dan diperkuat oleh DPR yang meminta Presiden menindaklanjuti surat keputusan MA untuk penyelesaian kepada korban 1965. Serta desakan Komnas HAM yang meminta Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada korban 1965.

"Langkah presiden menindaklanjuti keputusan MA, bukan lewat simposium, yang hanya menghabiskan uang negara. Posisi korban tidak seimbang dengan pelaku, "kata Feri.

Fery menambahkan, harus adanya pengusutan peristiwa 1965 agar bisa diketahui siapa aktor di balik tragedi 1965.

"Apa motivasi peristiwa 65, siapa aktor ya. Pengungkapan kebenaran baru pelurusan sejarah. Kalau aktor tidak diketahui bagaimana mau lanjut ke rekonsiliasi," ungkapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pertemuan Korban 1965 Dibubarkan, Ini Reaksi Gubernur Lemhanas

Pertemuan Korban 1965 Dibubarkan, Ini Reaksi Gubernur Lemhanas

News | Jum'at, 15 April 2016 | 17:09 WIB

Dibubarkan Kelompok Intoleran, YPKP Ngadu ke Komnas HAM

Dibubarkan Kelompok Intoleran, YPKP Ngadu ke Komnas HAM

News | Jum'at, 15 April 2016 | 16:08 WIB

Di Era Jokowi, Korban 1965 Masih Terintimidasi

Di Era Jokowi, Korban 1965 Masih Terintimidasi

News | Jum'at, 15 April 2016 | 12:07 WIB

Komnas HAM Pertanyakan Penyelesaian Kasus Penolakan Pabrik Semen

Komnas HAM Pertanyakan Penyelesaian Kasus Penolakan Pabrik Semen

News | Kamis, 14 April 2016 | 14:34 WIB

Komnas HAM: Aksi Ibu-ibu Pegunungan Kendeng Cermin Masalah Serupa

Komnas HAM: Aksi Ibu-ibu Pegunungan Kendeng Cermin Masalah Serupa

News | Kamis, 14 April 2016 | 12:57 WIB

Komnas HAM Kecam Aksi Semen Kaki Ibu-ibu Pegunungan Kendeng

Komnas HAM Kecam Aksi Semen Kaki Ibu-ibu Pegunungan Kendeng

News | Kamis, 14 April 2016 | 12:49 WIB

Rashford Bawa MU ke Semifinal Piala FA

Rashford Bawa MU ke Semifinal Piala FA

Bola | Kamis, 14 April 2016 | 05:12 WIB

Komnas Ham Dukung Simposium Nasional Usut Tuntas Tragedi 1965

Komnas Ham Dukung Simposium Nasional Usut Tuntas Tragedi 1965

News | Rabu, 13 April 2016 | 19:40 WIB

Usut Tragedi 1965, Pemerintah Buat Simposium Nasional

Usut Tragedi 1965, Pemerintah Buat Simposium Nasional

News | Rabu, 13 April 2016 | 18:33 WIB

Komnas HAM Ungkap Segepok Uang dari Densus untuk Istri Siyono

Komnas HAM Ungkap Segepok Uang dari Densus untuk Istri Siyono

News | Senin, 11 April 2016 | 15:31 WIB

Terkini

Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan

Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:49 WIB

Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau

Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:00 WIB

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 19:00 WIB

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 18:39 WIB

Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:59 WIB

Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli

Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:27 WIB

Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita

Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:22 WIB

Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500

Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:54 WIB

Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri

Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:47 WIB

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:30 WIB

×