Simposium Tragedi 1965 Tak Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Pebriansyah Ariefana | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Jum'at, 15 April 2016 | 17:37 WIB
Simposium Tragedi 1965 Tak Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Feri Kusuma dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Kramat, Jakarta, Jumat (15/4/2016). (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Suara.com - Pemerintah berencana Simposium Nasional 'Membedah Tragedi 1965' yang akan diselenggarakan antara lain oleh Menteri Politik Hukum dan HAM dan Dewan Pertimbangan Presiden di Hotel Aryaduta pada 18-19 April 2016.

Salah satu poinnya menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran berat HAM dalam tragedi kemanusiaan 1965, dengan konsep pemulihan korban dan rehabilitasi korban.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Simposium Nasional bukan jawaban dari atas tuntutan para korban.

"Perjuangan korban selama bertahun tahun dengan cara melakukan Simposium Nasional bukan jawaban atas tuntutan para korban dan aktivis HAM," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Feri Kusuma dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Kramat, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Tak hanya itu, Ferry menilai jadwal Simposium Nasional yang digelar dua hari untuk membahas persoalan tragedi Politik 1965, yang didominasi untuk presentasi para pembicara dengan tema non hak asasi manusia dan tidak diberikan waktu yang cukup untuk mendengar suara korban.

"Simposium ini hanya untuk mendengar pendapat berbagai pihak, patut diduga presentasi tersebut justru akan menempatkan pembenaran-pembenaran praktek kekerasan terhadap warga sipil yang seharusnya dilindungi negara. Sementara komposisi perwakilan dari organisasi korban yang diundang juga tidak jelas,"ucapnya.

Lebih lanjut kata Feri, pada tanggal 12 Juni 2003 Mahkamah Agung meminta kepada Presiden permohonan rehabilitasi bagi korban 1965 dan diperkuat oleh DPR yang meminta Presiden menindaklanjuti surat keputusan MA untuk penyelesaian kepada korban 1965. Serta desakan Komnas HAM yang meminta Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada korban 1965.

"Langkah presiden menindaklanjuti keputusan MA, bukan lewat simposium, yang hanya menghabiskan uang negara. Posisi korban tidak seimbang dengan pelaku, "kata Feri.

Fery menambahkan, harus adanya pengusutan peristiwa 1965 agar bisa diketahui siapa aktor di balik tragedi 1965.

"Apa motivasi peristiwa 65, siapa aktor ya. Pengungkapan kebenaran baru pelurusan sejarah. Kalau aktor tidak diketahui bagaimana mau lanjut ke rekonsiliasi," ungkapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pertemuan Korban 1965 Dibubarkan, Ini Reaksi Gubernur Lemhanas

Pertemuan Korban 1965 Dibubarkan, Ini Reaksi Gubernur Lemhanas

News | Jum'at, 15 April 2016 | 17:09 WIB

Dibubarkan Kelompok Intoleran, YPKP Ngadu ke Komnas HAM

Dibubarkan Kelompok Intoleran, YPKP Ngadu ke Komnas HAM

News | Jum'at, 15 April 2016 | 16:08 WIB

Di Era Jokowi, Korban 1965 Masih Terintimidasi

Di Era Jokowi, Korban 1965 Masih Terintimidasi

News | Jum'at, 15 April 2016 | 12:07 WIB

Komnas HAM Pertanyakan Penyelesaian Kasus Penolakan Pabrik Semen

Komnas HAM Pertanyakan Penyelesaian Kasus Penolakan Pabrik Semen

News | Kamis, 14 April 2016 | 14:34 WIB

Komnas HAM: Aksi Ibu-ibu Pegunungan Kendeng Cermin Masalah Serupa

Komnas HAM: Aksi Ibu-ibu Pegunungan Kendeng Cermin Masalah Serupa

News | Kamis, 14 April 2016 | 12:57 WIB

Komnas HAM Kecam Aksi Semen Kaki Ibu-ibu Pegunungan Kendeng

Komnas HAM Kecam Aksi Semen Kaki Ibu-ibu Pegunungan Kendeng

News | Kamis, 14 April 2016 | 12:49 WIB

Rashford Bawa MU ke Semifinal Piala FA

Rashford Bawa MU ke Semifinal Piala FA

Bola | Kamis, 14 April 2016 | 05:12 WIB

Komnas Ham Dukung Simposium Nasional Usut Tuntas Tragedi 1965

Komnas Ham Dukung Simposium Nasional Usut Tuntas Tragedi 1965

News | Rabu, 13 April 2016 | 19:40 WIB

Usut Tragedi 1965, Pemerintah Buat Simposium Nasional

Usut Tragedi 1965, Pemerintah Buat Simposium Nasional

News | Rabu, 13 April 2016 | 18:33 WIB

Komnas HAM Ungkap Segepok Uang dari Densus untuk Istri Siyono

Komnas HAM Ungkap Segepok Uang dari Densus untuk Istri Siyono

News | Senin, 11 April 2016 | 15:31 WIB

Terkini

Dana BOS SMAN 2 Prabumulih Hampir Rp1 Miliar Dikuras Hacker, Pelaku Pesta Sabu Saat Ditangkap!

Dana BOS SMAN 2 Prabumulih Hampir Rp1 Miliar Dikuras Hacker, Pelaku Pesta Sabu Saat Ditangkap!

News | Kamis, 02 April 2026 | 19:17 WIB

Dua Tahun Beroperasi, Bos Judi Online Beromzet Miliaran Rupiah Diamankan Bareskrim

Dua Tahun Beroperasi, Bos Judi Online Beromzet Miliaran Rupiah Diamankan Bareskrim

News | Kamis, 02 April 2026 | 19:15 WIB

Sebut Kajari Karo Lakukan Dua Kesalahan Fatal dalam Kasus Amsal Sitepu, Anggota DPR: Pindahin Saja!

Sebut Kajari Karo Lakukan Dua Kesalahan Fatal dalam Kasus Amsal Sitepu, Anggota DPR: Pindahin Saja!

News | Kamis, 02 April 2026 | 19:08 WIB

Seret Inisial AA dan FA, dr. Tifa Klaim Kantongi Bukti Upaya Pembujukan RJ di Kasus Ijazah Jokowi!

Seret Inisial AA dan FA, dr. Tifa Klaim Kantongi Bukti Upaya Pembujukan RJ di Kasus Ijazah Jokowi!

News | Kamis, 02 April 2026 | 18:57 WIB

Gempa Guncang Sulut, Puan Maharani Minta Pemerintah Sigap Pastikan Keselamatan Warga

Gempa Guncang Sulut, Puan Maharani Minta Pemerintah Sigap Pastikan Keselamatan Warga

News | Kamis, 02 April 2026 | 18:38 WIB

Wanti-wanti Komisi A DPRD DKI: WFH Bukan Celah ASN Jakarta untuk Malas-malasan!

Wanti-wanti Komisi A DPRD DKI: WFH Bukan Celah ASN Jakarta untuk Malas-malasan!

News | Kamis, 02 April 2026 | 18:35 WIB

Dicecar DPR Soal Surat Penahanan Amsal Sitepu, Kajari Karo Akui Salah Ketik: Siap Salah Pimpinan

Dicecar DPR Soal Surat Penahanan Amsal Sitepu, Kajari Karo Akui Salah Ketik: Siap Salah Pimpinan

News | Kamis, 02 April 2026 | 18:31 WIB

Profil Eyal Zamir, Jenderal Israel yang Bongkar Krisis Personel di Tengah Tekanan Perang

Profil Eyal Zamir, Jenderal Israel yang Bongkar Krisis Personel di Tengah Tekanan Perang

News | Kamis, 02 April 2026 | 18:23 WIB

Pemerintah Bentuk Tim Hitung Dampak Kerusakan Akibat Gempa di Sulut dan Malut

Pemerintah Bentuk Tim Hitung Dampak Kerusakan Akibat Gempa di Sulut dan Malut

News | Kamis, 02 April 2026 | 18:05 WIB

Soroti Banjir hingga Aturan Pelihara Hewan, Francine PSI Beberkan Keluhan Pedih Warga Jakarta

Soroti Banjir hingga Aturan Pelihara Hewan, Francine PSI Beberkan Keluhan Pedih Warga Jakarta

News | Kamis, 02 April 2026 | 18:00 WIB