Suara.com - Pemerintah telah sepakat memoratorium proyek reklamasi teluk Jakarta sampai segala persyaratan pembangunan dipenuhi. Supaya proyek reklamasi itu dilanjutkan, pemerintah telah membentuk komite gabungan yang dikoordinatori Menteri Kemaritiman Rizal Ramli.
Terkait hal tersebut, PDI Perjuangan memberikan beberapa masukan kepada pemerintah agar pemerintah bersama pengembang bisa memberikan jaminan hidup kepada para nelayan yang menjadi korban proyek reklmasi tersebut.
"Misalnya keputusannya lanjut, maka nelayan dan masyarakat pesisir harus diutamakan. Dalam tiga hal, terutama diberikan pemukiman yang lebih baik. Kedua, diberi peningkatan kapasitasnya, pelatihan untuk usaha lain. Ketiga, nelayan dan masyarakat lokal harus diberikan saham," kata Ketua DPP PDIP Bidang Maritim dan Perikanan Rokhim Dahuri di sela rapat koordinasi kemaritiman di Grand Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (24/4/2016).
Menurutnya, apabila nantinya proyek reklamasi itu tetap dilanjutkan, maka hasil dari proyek tersebut harus juga bisa dirasakan oleh para masyarakat bawah terutama nelayan.
"Setiap pengembang yang punya hotel, apartemen, kawasan bisnis seperti di Taiwan. Jadi kemajuan ekonomi itu akan dinikmati juga oleh rakyat kecil. Ini mungkin trobosan baru PDI Perjuangan. Mudah2 bisa diterima pemerintah. Modernisasi ke depan bisa mensejahterakan wong cilik," kata dia.
Dikatakan Rokhim, pemerintah dan pengembang juga harus memikirkan munculnya pencemaran lingkungan dari dampak reklamasi tersebut. Kerusakan-kerusakan tersebut, kata dia, harus segara dibereskan.
"Dampak-dampak lingkungan yang sudah nampak, misalkan kerusakan terumbu karang, abrasi, erosi dan pencemaran. itu harus segera diperbaiki, harus segara direstorasi," ujarnya.
Terkait adanya moratorim proyek reklamasi tersebut. PDIP, kata dia, meminta pemerintah melibatkan para nelayan yang merasa dirugikan dari pembangunan 17 pulau buatan tersebut.
Lebih lanjut, Rokhim juga meminta semua pihak legowo terhadap keputusan pemerintah apakah proyek tersebut dihentikan atau dilanjutkan.
"Saran kami apapun keputusannya, apakah proyek reklamasi Jakarta ini terus atau distop semua pihak harus legowo. Enggak ada lagi kisruh karena negara ini butuh ketentraman. Perlu stabilitas agar investasi bisa masuk dan bisa membuka lapangan kerja," pungkasnya.
