Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil mengkritik Presiden Jokowi yang terkesan lamban mengambil keputusan soal jabatan Kapolri.
"Saya punya pendapat begini, presiden tidak boleh lama-lama untuk menentukan jabatan Kapolri yang akan datang," kata Nasir, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (3/6/2016).
Nasir menyarankan supaya presiden segera memamnggil Kompolnas untuk meminta masukan terkait pengganti Kapolri, Badrodin Haiti.
"Kalau presiden ingin mengganti Kapolri Badrodin Haiti dengan calon Kapolri lain, maka segera dia mengundang Kompolnas untuk menerima masukan dan pertimbangan. Sehingga presiden mendapat gambaran yang utuh siapa yang akan menggantikan Badrodin," tutur Nasir.
Sementara itu, lanjut Nasir, jika presiden ingin memperpanjanga masa jabatan Badrodin Haiti, maka disarankan untuk mengambil sikap secepatnya.
"Tapi kalau presiden ingin memperpanjang jabatan Kapolri, nggak boleh juga lama-lama," kata Nasir.
Menurut Nasir, jika presiden lambat mengambil sikap dalam persoalan ini, dikhawatirkan akan muncul isu bahwa jabatan Kapolri disandera oleh presiden.
"Jangan sampai ada isu jabatan Kapolri disandera oleh presiden. Karena apa harus segera ditentukan, kita akan menghadapi puasa, lebaran serta peristiwa-peristiwa penting lainnya yang akan dihadapi," tutur Nasir.
Nasir pun menyarankan presiden segera lakukan konsultasi dengan DPR apabila ingin memperpanjang jabatan Kapolri Badrodin Haiti. Sebab, perpanjangan jabatan Kapolri tidak diatur dalam undang-undang.
"Kalau Presiden ingin memperpanjang jabatan Badrodin Haiti, maka harus adakan rapat konsultasi dengan DPR. Karena perpanjangan ini tidak diatur dalam undang-undang," kata Nasir.
Nasir menyarankan supaya rapat konsultasi Presiden dengan DPR tidak sebatas melalui surat. Katanya, rapat tersebut harus bersifat elegan.
