“Negara harus kuat dan LSM tidak boleh membolak-balik logikanya seenaknya. Negara harus hadir di Poso,” ujar Rizal.
Rizal mengatakan pascapenangkapan Santoso, Kabupaten Poso tetap terbuka bagi pendatang yang hendak membangun perekonomian daerah ini. Namun daerah ini harus tertutup rapat bagi para teroris dan gerakan radikal, ekstrimis dari daerah lain. Rizal mengatakan teroris yang beraksi di Poso tidak satupun merupakan warga asli Poso atau Sulawesi Tengah, baik dari Muslim maupun Kristen.
“Semuanya dari luar. Yang mau datang ke Poso, silakan datang untuk mencari nafkah, sebab daerah ini bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, yang datang mau jadi teroris dan mengganggu keamanan, silakan keluar. Mayarakat Muslim dan Kristen sudah bersatu melawan terorisme,” ujar dia,
Rizal mengatakan akibat dari berlarut-larutnya masalah keamanan di Poso, berbagai pihak kesulitan mempromosikan pariwisata dan investasi di Poso secara khusus dan Sulawesi Tengah secara umum.
”Kita ini sudah bosan. Tiap kali ajak investor, selalu ditanya Santoso gimana. Kita mau ajak wisatawan ke Danau Poso, padahal obyek wisatanya bagus, selalu ditanya soal Santoso. Ke luar negeri, juga pertanyaannya sama. Lama-lama kemarahan kita bisa meledak ini,” ujar dia.
Rizal menambahkan bila keamanan sudah pulih total, Poso akan segera tancap gas untuk membangun. Selama 20 tahun usia konflik horisontal di Poso telah menghancurkan perekonomian rakyat dan sendi-sendi kehidupan sehingga kabupaten ini menjadi kabupaten termiskin di Sulawesi Tengah. Padahal, sebelum konflik, Poso merupakan episentrum perkembangan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Tengah.
“Sebanyak 40 persen Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah datang dari Kabupaten Poso. Sekarang kita termiskin kedua dan masuk daerah tertinggal,” kata Rizal. Sebab itu, sebaiknya pemerintah pusat benar-benar memahami perasaan rakyat Poso.
