Suara.com - Sikap Pemerintah Cina yang bersikukuh mengklaim Laut Cina selatan sebagai bagian dari wilayahnya, dinilai sebagai sikap yang aneh.
Pasalnya, Cina yang selama ini merupakan negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan ikut menandatangani Perjanjian Arbitrase Internasional. Dalam perjanjian tersebut, dikatakan bahwa suatu negara memiliki wilayah kelautan hingga 200 mil dari lepas pantai dari negara itu sendiri.
"Cina menolak keputusan mahkamah internasional, ini agak aneh menurut saya, karena ketika ikut dalam PBB ia juga menandatangani konvensi dunia kemaritiman ini. Jadi agak kontradiktif apa yang dilakukan cina itu," kata pengamat kenegaraan Cina A. Dahana dalam diskusi bertema 'Kita dan Sengketa Laut Cina Selatan', di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).
Menurut Dahana, jika Cina terus menolak putusan mahkamah internasional, maka akan berpengaruh terhadap hubungan bilateralnya dengan negara-negara lain. Sebabnya, Cina seakan berupaya menjadi groundly super power, pesaing negara-negara adidaya.
"Jika dilihat ke dalam negara Cina sendiri, itu juga akan menimbulkan masalah," kata Dahana.
Seperti diketahui, Cina merupakan negara penganut ideologi Sosialis Komunis. Upayanya merebut laut Cina selatan, tidak lain untuk mendorong sektor ekonomi. Dengan demikian, mau tidak mau cina akan menjadi negara kapitalis.
"Paling tidak, (jadi) kapitalis negara karena semua kegiatan ekonomi dikontrol oleh negara," kata Dahana.
Hal ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan rakyat Cina tehadap ideologi Sosialis Komunis yang dianut.
"Kapitalisme ini berjalan maka makin banyak masyarakat yang tidak percaya pada sosialisme dan komunisme," tutur Dahana.
TERPOPULER
