Infografis
Suara.com - Nasib Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan penghinaan terhadap agama akan ditentukan dalam gelar perkara yang rencananya akan dilaksanakan pada Selasa (15/11/2016) depan.
Penyidik Bareskrim Polri terus memanggil saksi ahli untuk mendalami keterangan, apakah ada unsur tindak pidana terkait ucapan kontroversial Ahok saat melakukan pidato di Kepulauan Seribu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan untuk menentukan status hukum yang menyeret Ahok, segala informasi yang telah disampaikan saksi ahli termasuk sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bakal dipertimbangan.
"Dalam menentukan status kasus ini antara lain itu. Termasuk di dalamnya pendapat keagamaan MUI, juga ahli-ahli agama lainya, ahli tafsir," kata Agus, Minggu (13/11/2016).
Menurutnya, saksi ahli agama yang dimintai pendapatnya itu nantinya juga akan disesuaikan dengan keterangan saksi ahli bahasa dan ahli-ahli lainnya yang telah dimintai keterangan oleh penyidik.
"Tentunya nanti kita akan lihat lah, dari sudut pandang agama, ditemukan ini seperti apa, dari sudut pandang ahli bahasa seperti ap, nanti kita analisa. Pada saatnya nanti kita putuskan dengan penanganan kasus lebih lanjut," kata dia.
Namun, Agus enggan membeberkan secara rinci siapa saja saksi ahli yang telah dimintai keterangan terkait kasus Ahok. Dia hanya mengatakan ahli yang dipanggil merupakan pihak-pihak yang menguasai disiplin ilmu dari beberapa perguruan tinggi.
Kata dia, keterangan ahli sangat membantu penyidik dalam proses penyelidikan kasus Ahok. Setidaknya dalam perjalanan penyelidikan kasus Ahok, penyidik Bareskrim telah memintai keterangan sebanyak 34 saksi ahli.
"Macam-macam, dari beberapa disiplin ilmu, dari beberapa perguruan tinggi. Karena polisi bukan ahlu di bidang itu kan. Ya maka itu kita minta ahli-ahlinya," kata dia.
Agus juga belum bisa memastikan apakah informasi yang telah dikantongi dari puluhan saksi ahli sudah cukup bagi penyidik untuk menggelar perkara kasus Ahok secara terbuka terbatas. Dia hanya menyampaikan pemeriksaan saksi dan ahli merupakan kewenangan penyidik.
"Mudah-mudah segera dinyatakan cukup, minggu depan kan mungkin ada gelar perkara. Penyidik kalau bilang cukup ya cukup, tapi kalau belum kan masih ada waktu beberapa. nanti aja lihat perkembanganya seperti apa," kata dia.
Sebelumnya, Dewan Pertimbangan MUI rapat pleno dan menghasilkan enam kesimpulan terkait kasus Ahok.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyebut enam poin tersebut merupakan pandangan yang disepakati seluruh organisasi Islam di Indonesia.
"Jadi tingkatannya tinggi (kesimpulan rapat pleno), kalau bisa disebut inilah pandangan dan sikap seluruh ormas Islam. Terkait apa yang telah disepakati tadi," kata Din di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016)
Din menegaskan Dewan Pertimbangan MUI mendukung sikap keagamaan yang telah dikeluarkan MUI sebelumnya, yang menyatakan bahwa Ahok telah menistakan Al Quran dan ulama.
