Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab beberapa pertanyaan wartawan tentang situasi politik nasional akhir-akhir ini, terutama sejak demonstrasi 4 November dan muncul isu aksi lanjutan pada 25 November.
Pramono juga menjawab pertanyaan apakah Presiden berencana menemui Front Pembela Islam. Seperti diketahui, Presiden mengundang dan menemui semua pimpinan ormas Islam, tetapi DPI tidak masuk daftar. Padahal, FPI merupakan salah satu ormas yang ikut demo 4 November.
"Ya Presiden bisa berkomunikasi dengan siapa saja, tapi yang jelas Presiden tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menentramkan persoalan ini. Jadi itu yang dilakukan," kata Pramono di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (14/11/2016).
Terkait isu demonstrasi 25 November memiliki agenda melengserkan Presiden Jokowi, dibantah Pramono.
"Tidak (pelengseran Jokowi). Yang jelas Presiden bersilaturahmi, berkomunikasi, berdialog dengan siapapun agar masyarakat ini segera tenang. Karena momentum perbaikan ekonomi yang sedang kita lakukan bisa terganggu kalau ketegangan itu masih terjadi," tutur dia.
Pramono mengatakan Presiden sudah berkali-kali menegaskan tidak akan akan mengintervensi proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Maka memberikan kewenangan sepenuhnya pada Polri untuk menindak lanjuti itu, dan mudah-mudahan segera ada keputusan," kata dia.
"Intinya mengharapkan tanggal 25 November tidak ada demo lagi kalau kasus ini sudah diputuskan secara terbuka dan memenuhi harapan publik tanpa ada tekanan apapun pada penegak hukum. Karena negara ini adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan tekanan kekuatan politik siapapun yang melakukan itu," Pramono menambahkan.
TERPOPULER
