Suara.com - Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid mengatakan aksi demonstrasi yang akan dilakukan pada 2 Desember lalu dipicu oleh pernyataan Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang adanya bayaran untuk para pendemo yang beraksi, Jumat (4/11/2016).
"Ini yang menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk turun lagi ke jalan," kata Sodik dihubungi, Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Dia pun mengimbau kepada umat islam dan masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh pancingan Ahok. Menurutnya, untuk menanggapi pernyataan Ahok itu bisa diselesaikan secara hukum.
"Jadi jika bisa diselesaikan secara hukum, maka tempuhlah jalur hukum, termasuk fitnah Ahok tentang demo bayaran," ujar dia.
Sejak Ahok diproses secara hukum dan ditetapakan sebagai tersangka, Sodik menerangkan, tidak perlu ada lagi aksi susulan, baik tanggal 25 November atau 2 Desember.
"Kegiatan yang perlu dilakukan adalah mengawsl proses hukum agar independen, bebas intervensi penguasa dan mengakomodasi rasa keadilan masysarakat," tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan ABC, Ahok menuduh pengkritiknya korupsi dan mengatakan, protes massa Muslim garis keras pada 4 November 2016 itu bermuatan politik. Dia juga menuduh massa menerima uang Rp 500 ribu untuk ikut demo.
"Saya harus pergi ke pengadilan untuk membuktikan ini adalah politik dan bukan (persoalan) hukum," katanya kepada ABC.
Namun, Ahok tidak menjelaskan, sosok yang mendanai aksi demonstrasi terbesar yang berujung pada kericuhan tersebut.
"Saya tidak tahu, kita tidak tahu, tapi saya percaya Presiden (Jokowi) tahu dari intelijen, saya percaya mereka tahu," katanya.
"Hal ini tidak mudah (mengungkap pendana demo), Anda mengirim lebih dari 100 ribu orang, sebagian besar dari mereka (pendemo), jika Anda melihat berita itu, mereka mengatakan mereka mendapat uang Rp 500 ribu," tambahnya.
