Suara.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menegaskan partainya tetap akan berada di luar pemerintahan. Hal ini menyusul isu kocok ulang kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pasca gerakan 4 November.
"Pak Prabowo sudah sampaikan, kita tetap di luar pemerintahan," kata Fadli Zon yang juga wakil ketua DPR di DPR, Senin (21/11/2016).
Isu tersebut muncul ketika anggota koalisi pendukung pemerintah, PAN dan PPP, tidak membantu banyak untuk meredam situasi panas seputar demonstrasi 4 November. Setelah itu, Presiden Joko Widodo mendekati Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Fadli Zon mengatakan Gerindra akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dan akan mendukung program pemerintah yang baik untuk masyarakat.
Ketika ditanya apakah sudah ada tawaran dari pemerintah kepada Gerindra untuk masuk Kabinet Kerja, Fadli mengatakan sampai saat ini belum ada tawaran.
Gerindra, kata dia, tidak dalam posisi meminta jabatan kursi menteri kepada pemerintahan.
"Saya kira nggak ada pembicaraan ke sana, Gerindra enggak ada minta-minta jabatan. Kalau mau dari awal saja. Kita ambil posisi strategis, di luar pemerintahan strategis buat Gerindra," kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sampai saat ini belum pernah ada pembicaraan dengan Presiden Jokowi mengenai masuknya Gerindra dalam pemeritahanan.
"Jadi tidak benar kalau Gerindra akan masuk ke pemerintahan," kata Dasco.
Dia menambahkan dua kali pertemuan Prabowo dan Jokowi merupakan bentuk keharmonisan hubungan. Gerindra selalu siap membantu pemerintah, tetapi jangan diartikan Gerindra meminta jabatan kursi menteri.
" Pada prinsipnya posisi kami tetap sebagai partai di luar pemerintahan namun kami mendukung pemerintah selama program-programnya berpihak kepada rakyat dan akan tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat," kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.
