Suara.com - Sekretaris Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama Syafiq Alieha mengatakan tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi tujuannya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menanggapi rencana organisasi kemasyarakatan untuk aksi pada Sabtu (11/2/2017) dengan tema "Long March Jalan Sehat #Spirit 212 Tegakkan Al Maidah 51."
"Siapapun boleh berdemonstrasi, Rizieq (FPI), Bachtiar Nasir (GNPF) boleh saja, tapi tujuannya apa?" katanya di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).
Syafiq menambahkan apabila organisasi kemasyarakatan sebentar-sebentar mengerahkan massa untuk demonstrasi tanpa tujuan yang jelas, hasilnya hanyalah kegaduhan di tengah masyarakat dan memperbesar sentimen antar kelompok.
"Kalau kita dikit-dikit demonstrasi tanpa ada tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan justru bisa memicu kekacauan atau sentimen yang lebih besar. Ini yang harus kita pertanyakan," kata Syafiq.
Syafiq mengatakan publik akan menduga aksi akhir pekan nanti yang bertepatan dengan hari terakhir kampanye pilkada Jakarta bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak memilih calon gubernur Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di pilkada yang akan berlangsung pada Rabu (15/2/2017).
"Saya kira akan banyak orang berpikir demikian karena Ahok sudah diadili. Jadi tidak ada alasan lagi untuk lakukan aksi besar," katanya.
Masa tenang pilkada Jakarta akan dimulai Minggu (12/2/2017) sampai Selasa (14/2/2017).
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sesungguhnya rencana aksi 11 Februari tidak perlu dilakukan. Jusuf Kalla mewanti-wanti masyarakat agar jangan terbawa euforia.
"Saya kira tidak perlu. Masyarakat lebih baik menahan diri jangan terbawa suasana. Kalau begitu nanti lebih kacau lagi proses hukumnya," kata Jusuf Kalla di DPR.
Polisi dan TNI sudah berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dan KPUD untuk melakukan pengawasan.
Hasil koordinasi tersebut memutuskan bahwa masa tenang jelang pilkada harus dihormati dan tidak boleh ada aksi massa.
Polisi beralasan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di masa tenang berpotensi mengganggu ketertiban.
"Saya tegaskan lagi, dari Polda Metro Jaya untuk giat tanggal 11 Februari, berpotensi untuk melanggar UU Pilkada kemudian penyampaian pendapat di muka umum. Yang kalau itu dilaksanakan, kemudian (massa) turun ke jalan, kita akan laksanakan pembubaran. Polri akan menegakkan hukum," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Selasa (7/2/2017) malam.
