Kumpulkan Lembaga Tinggi Negara, JK: Tidak Bahas Korupsi e-KTP

Reza Gunadha, Erick Tanjung

Rabu, 15 Maret 2017 | 08:09 WIB
Kumpulkan Lembaga Tinggi Negara, JK: Tidak Bahas Korupsi e-KTP
Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3).

Suara.com - Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pertemuan pemerintah dengan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Selasa (14/3/2017), tidak membahas proses hukum kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sidang kedua kasus rasuah kartu identitas itu sendiri bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (16/3/2017).

"Tidak ada pembicaraan soal itu. Semua pembicaraan terkait perekonomian," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Ia mengungkapkan, pertemuan itu fokus membahas kebijakan pemerintah pada sektor agraria, terutama perkembangan redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap.

 Hal yang sama juga diungkapkan Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers, dirinya menyanggah mengumpulkan elite-elite lembaga negara itu untuk membahas kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi. Misalnya retribusi aset dan reforma agraria, tidak ada yang lain. Setiap rapat, kami selalu fokus pada satu masalah, tidak ke mana-mana," terang dia.

Jokowi menambahkan, dalam pertemuan itu, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah melakukan redistribusi lahan seluas 12,7 juta hektare.

"Kemudian di Kementerian BPN (Badan Pertanahan Nasional) ada kurang lebih 9 juta hektare lahan (yang telah didistribusikan), selesainya kapan silahkan tanya kepada Menterinya," ‎tandasnya.

Untuk diketahui, pertemuan di Istana Negara itu dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama wakil-wakilnya; Ketua DPR Setya Novanto dan wakil-wakilnya; Ketua DPD Mohammad Saleh yang juga didampingi wakil ketuanya; Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat; Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali; Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari; dan, Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis.

baca juga

Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Ingin PLBN Dikembangkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ingin PLBN Dikembangkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 20:53 WIB

Inilah Proyek Infrastruktur yang Dipaparkan Jokowi ke Korsel

Inilah Proyek Infrastruktur yang Dipaparkan Jokowi ke Korsel

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 19:11 WIB

Jokowi akan Bagikan Lahan 21,7 Juta Hektare untuk Reforma Agraria

Jokowi akan Bagikan Lahan 21,7 Juta Hektare untuk Reforma Agraria

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 19:06 WIB

Jokowi Minta SDM Sektor Industri di Jawa Timur Diperkuat

Jokowi Minta SDM Sektor Industri di Jawa Timur Diperkuat

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 18:59 WIB

Jokowi: Perhatikan Nasib Petani Saat Mengatasi Efek Tembakau

Jokowi: Perhatikan Nasib Petani Saat Mengatasi Efek Tembakau

Bisnis | Selasa, 14 Maret 2017 | 18:51 WIB

Ketuanya Terseret Kasus e-KTP, Golkar Akui Ada Rumor Munaslub

Ketuanya Terseret Kasus e-KTP, Golkar Akui Ada Rumor Munaslub

News | Selasa, 14 Maret 2017 | 17:42 WIB

Kumpulkan Elite Lembaga Negara, Jokowi Bantah Bahas Korupsi e-KTP

Kumpulkan Elite Lembaga Negara, Jokowi Bantah Bahas Korupsi e-KTP

News | Selasa, 14 Maret 2017 | 14:47 WIB

Terkini

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:22 WIB

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:13 WIB

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:41 WIB

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB