REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Malaysia menggelar investigasi untuk menemukan warganya yang dicurigai menjadi anggota organisasi ateis internasional, Atheis Republic.
Deputi menteri Urusan Agama Malaysia Asyraf Wajdi Dusuki mengatakan, investigasi itu dilakukan setelah foto salah satu kegiatan organisasi itu di Malaysia tersebar secara viral di media-media sosial.
Dalam perbincangan warganet, seperti dilansir Free Malaysia Today, Selasa (8/8/2017), foto itu menunjukkan Atheis Republic menggelar kegiatan dan juga melibatkan orang-orang yang murtad dari agama Islam.
Murtad bukanlah kejahatan menurut hukum federal Malaysia yang mengakomodasi karakter masyarakat multietnis dan keberagaman agama.
Namun, kemurtadan menjadi persoalan di negara-negara bagian mereka yang memiliki hukum sendiri untuk mengatur urusan umat Islam. Banyak dari peraturan tingkat negara bagian tersebut yang mengategorisasi murtad sebagai aksi kriminal.
Sebagai hukuman, tak jarang negara-negara bagian itu memburu orang yang murtad untuk dipaksa menjalani konseling, membayar denda, bahkan dipenjarakan.
Situasi itulah yang dinilai melatarbelakangi pemerintah federal Malaysia melakukan investigasi. Pasalnya, foto pertemuan Atheis Republic cabang Malaysia tersebut telah membuat marah kelompok-kelompok fundamentalis. Bahkan, kelompok-kelompok tersebut mengancam memburu dan membunuh anggota organisasi itu.
"Investigasi itu diperlukan untuk menentukan, apakah ada umat Islam yang menhadiri acara itu, dan apakah mereka giat berkampanye tentang paham yang membahayakan aqidah," tutur Asyraf.
Meski mengakomodasi keinginan kelompok-kelompok fundamentalis, Asyraf memastikan umat Muslim yang terlibat dalam organisasi itu tak bakal dipenjara ataupun didenda.
"Kalau ada yang terlibat, maka akan kami minta menjalani konseling. Kami ingin menunjukkan pendekatan yang soft, persuasif," tuturnya.
Armin Navabi, pendiri Atheist Republic, mengecam keputusan pemerintah Malaysia untuk melakukan investigasi kegiatan organisasi cabangnya tersebut.
Ia menegaskan, kegiatan Atheist Republic cabang Malaysia tidak menganggu publik. Negara-negara lain juga tidak menganggap kegiatan mereka sebagai ancaman.
"Mereka memperlakukan anggota organisasi kami seperti kriminal. Acara itu cuma pertemuan biasa antarateis Malaysia, jadi, siapa yang mereka ancam?" tukas Navabi.
Kebijakan investigasi pemerintah Malaysia juga ditentang banyak pihak selain kelompok ateis. Mereka menilai, investigasi itu akan semakin "memberi angin" kelompok-kelompok fundamentalis.
Sementara kelompok dan aktivis hak asasi manusia dan toleransi menilai, kebijakan investigasi itu akan menumbuhkembangkan gerakan intoleran, serta mengancam kebebasan berekspresi dan memeluk kepercayaan di Malaysia.
Untuk diketahui, undang-undang tentang murtad di sejumlah negara bagian Malaysia selama ini dinilai diskriminatif.
Pasalnya, setiap orang yang memilih murtad tidak dibolehkan memperbarui identitas kependudukan dengan mencantumkan agama barunya.
Selain itu, warga yang murtad juga selama ini tidak dilegalkan untuk menikahi seseorang yang nonmuslim.
TERPOPULER
