Suara.com - Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen berencana melaporkan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur ke Bareskrim Polri, Gambir, Selasa (19/9/2017) siang.
Pasalnya, Kivlan mengklaim Isnur menyebar fitnahan kepada dirinya. Isnur sebelumnya menyebutkan terdapat media daring yang menyebut Kivlan terlibat dalam rapat persiapan pengepungan kantor YLBHI.
"Saya akan tuntut pernyataan Isnur ke Bareskrim. Karena ada satu pernyataan fitnah," ujar Kivlan kepada Suara.com, Selasa (19/9/2017).
Tak hanya itu, Kivlan juga meminta lembaga-lembaga bantuan hukum (LBH) yang di bawah koordinasi YLBHI dibubarkan.
Ia menilai LBH dan YLBHI sumber yang akan membangkitkan PKI dan melanggar ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Saya minta bubarkan LBH. LBH sebagai sumber untuk menghidupkan komunis dan melanggar ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 . (LBH) Yang membuat kekacauan, fitnah ini supaya dibubarkan, karena selama ini sumber yang menghidupkan PKI" klaimnya.
Kivlan membantah adanya tudingan tersebut. Menurutnya pada saat kejadian aksi demo dan penyerangan kantor LBH, dirinya tak berada di lokasi kejadian.
"Intinya begini bahwa saya adalah aktor. Kalau aktor berarti pemain utama dong, saya tak hadir ditempat itu, baik hari Sabtu maupun demo hari Minggu dan Senin, tak hadir saya," ucapnya.
Baca Juga: Kebohongan Pelaku Pembunuh Pasutri Bos Garmen Akhirnya Terungkap
Namun, Kivlan mengakui mendapat undangan dari koordinator aksi itu untuk ikut serta. Undangan itu tak bisa dipenuhinya.
Ia mengatakan, hanya bisa memberikan ‘masukan’ kepada orang-orang pengepung itu.
"Saya diundang oleh koordinator yang pada Jumat malam, jam 8 malam, diundang oleh koordinator untuk demo supaya pembatalan acara seminar itu," kata Kivlan.
"Ya demo bagus, berati saya nggak perlu capek-capek hadir, tapi saya berpesan jangan masuk ke halaman dia (YLBHI). Karena kalau masuk ke halaman dia kena delik hukum," sambungnya.
Sebelumnya, Koordinator Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengungkapkan, terdapat dua orang yang diduga terlibat aksi pengepungan terebut.
"Yang pertama Rahmat Himran, saya tidak tahu siapa dia ini," ujarnya dalam konfrensi pers di kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
